Timesnusantara.com – Samarinda.
Persoalan minimnya anggaran menjadi kendala dalam penerapan program-program yang telah disusun okeh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda. Seperti diutarakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti, saat hearing dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, Dinsos selalu berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang mendapatkan musibah agar bisa terbantu. Akan tetapi, tidak semuanya dapat terbantu, dikarenakan minimnya dana yang di anggarkan untuk Dinas Sosial.
“Selama ini Dinas Sosial terkendala minimnya anggaran untuk menangani persoalan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya,” ucapnya.
Dikatakan Puji sapaan akrabnya, Dinsos merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang aktifitasnya melakukan kegiatan sosial terhadap masyarakat, segala upaya di lakukan agar masyarakat bisa terbantu.
Maka dari itu, Ia menganggap jika perlunya regulasi yang dinilai masih perlu dievaluasi untuk mengatasi persoalan ini.
“Karena pada regulasi yang ada, kewenangan untuk mengelola Panti Sosial hanya pihak Pemerintah Provinsi,” ungkapnya.
Selanjutnya, Adapun permohonan dari Pemkot kerap kali tidak bisa diterima lantaran keterbatasan kapasitas panti.
“Kita masih mengharapkan mungkin nanti ada forum CSR yang bergerak untuk memberikan penanganan lebih lanjut. Karena orang yang kita tangkap ini tidak hanya butuh rumah, dia butuh pangan, sandangnya, pendidikannya, seperti apa layanan kesehatan, lalu untuk kehidupan sosialnya,” ujarnya.
Kedepannya Ia berharap agar pengentasan masalah sosial ini bisa menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Pemerintah Kota Samarinda.
“Tidak bisa jika hanya berharap APBD Kota Samarinda atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat,” Pungkasnya.