Timesnusantara.com — Samarinda. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, menekankan perlunya keselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, selama ini kedua tingkat pemerintahan masih tampak berjalan sendiri-sendiri.
“Sering kali program dari provinsi dan kabupaten/kota tidak saling mendukung karena tidak dirancang secara terpadu sejak awal. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Syarifatul, Jum’at (30/5/2025).
Politisi Golkar yang mewakili daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang ini menilai, perlunya ada forum reguler yang mempertemukan Gubernur, Sekda Provinsi, Bappeda di semua tingkatan, serta DPRD Kaltim untuk membahas arah pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Ia menyebutkan bahwa forum semacam itu akan mampu mencegah tumpang tindih kegiatan, serta menghindarkan pemborosan anggaran akibat program yang tidak sinkron.
“Kalau dari awal sudah sejalan, maka penetapan anggaran di APBD juga lebih tepat sasaran dan efisien,” katanya.
Tak hanya itu, Syarifatul juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung program unggulan provinsi seperti gratis pol dan jos pol. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan dua program ini tidak cukup hanya mengandalkan komitmen pemerintah daerah semata.
“Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim juga harus ambil bagian, agar program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Di tengah prediksi penurunan kemampuan fiskal daerah dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun, Syarifatul menilai kolaborasi dan efisiensi menjadi semakin penting.
Ia mengingatkan agar tidak ada celah untuk pengelolaan anggaran yang tidak optimal.
“Dengan kondisi fiskal yang menurun, sangat penting untuk menyatukan arah kebijakan agar dana yang tersedia bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)