Timesnusantara.com Samarinda — Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, mendorong percepatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengatasi banjir yang kembali merendam sejumlah kawasan di ibu kota provinsi tersebut.
Ia melihat perbedaan fokus penanganan antara kedua pihak justru harus menjadi alasan untuk memperkuat koordinasi lintas kewenangan.
“Walikota memiliki perhatian besar pada Sungai Karang Mumus, sementara Gubernur fokus pada Sungai Mahakam. Keduanya benar, tetapi tanpa disatukan dalam satu meja bersama, solusi menyeluruh tidak akan tercapai,” ujar Giaz, Jumat (28/11/2025).
Menurutnya, banjir Samarinda tidak bisa dipandang sebagai persoalan tunggal, melainkan rangkaian masalah yang saling berkaitan dari hulu hingga hilir.
Karena itu, ia menilai pendekatan sporadis tidak lagi memadai.
“Jika hanya Karang Mumus yang ditangani sementara Mahakam tetap dangkal, tentu hasilnya tidak optimal. Dua-duanya penting dan harus berjalan paralel,” tegasnya.
Giaz menambahkan bahwa upaya penanganan banjir mestinya mencakup normalisasi sungai, pengerukan sedimen, pembukaan sirkulasi aliran, hingga pembenahan sistem drainase kota yang selama ini kerap kewalahan menampung debit air hujan.
Ia meyakini langkah-langkah teknis tersebut tidak akan efektif tanpa pola kerja yang padu antar pemerintah.
“Solusi utamanya sederhana: duduk bersama, menyamakan rencana, dan mengeksekusinya. Pemkot menyampaikan kebutuhan, Pemprov membantu sesuai kapasitas. Sinergi inilah yang menentukan keberhasilan,” ucapnya.
Giaz berharap polemik soal sungai mana yang harus diprioritaskan segera ditinggalkan, digantikan dengan upaya bersama untuk menghasilkan formula penanganan banjir yang benar-benar komprehensif.
“Yang terpenting adalah keselamatan masyarakat Samarinda dan Kaltim secara luas. Perdebatan tidak akan menyelesaikan masalah, kolaborasilah yang menyelesaikannya,” pungkasnya.
Editor : RF
Penulis : Dani