Timesnusantara.com Samarinda — Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menceritakan perjalanan panjang lahirnya program Gratispol, kebijakan pendidikan yang kini membuka jalan lebih luas bagi anak-anak Kaltim untuk menembus perguruan tinggi.
Di balik program besar itu, tersimpan kegelisahan lama, diskusi panjang, serta refleksi mendalam mengenai masa depan generasi muda daerah.
Seno kembali mengingat masa ketika ia masih duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim. Saat itu, grafik APBD terus meningkat dari 2020 hingga 2024, namun anggaran pendidikan—terutama beasiswa—hampir tidak bergerak.
“Saya melihat APBD naik signifikan, tetapi anggaran beasiswa stagnan. Dari situ saya yakin, jika alokasinya ditingkatkan, peluang anak-anak Kaltim untuk melanjutkan pendidikan akan lebih terbuka,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).
Kegelisahan tersebut kemudian memicu rangkaian diskusi panjang terkait arah pendidikan Kaltim. Jauh sebelum dirinya maju dalam Pilgub bersama Rudy Mas’ud, keduanya telah berulang kali membahas perlunya memperluas akses pendidikan tinggi.
Gagasan awal tentang peningkatan beasiswa berkembang menjadi ide besar untuk pemerataan dan pembiayaan pendidikan yang lebih menyeluruh.
Pengalaman turun langsung ke berbagai wilayah—dari pusat kota hingga perbatasan—memperkuat pandangan tersebut. Mereka menemukan kenyataan yang sama: banyak pelajar Kaltim berhenti di bangku SMA bukan karena kurang mampu secara akademis, melainkan tersendat biaya.
Data resmi kemudian menegaskan masalah itu. Hanya sekitar delapan persen anak muda Kaltim yang berhasil melanjutkan kuliah.
“Data itu menunjukkan ada persoalan serius. Banyak anak ingin kuliah, tetapi akses finansial menjadi tembok penghalang,” tegas Seno.
Dari sinilah gagasan penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa asal Kaltim—yang kelak dinamakan Gratispol—mulai dirancang secara detail. Seno mencatat jumlah mahasiswa asal Kaltim berada di kisaran 105.000–130.000 orang. Dengan rata-rata UKT dan alokasi wajib pendidikan sebanyak 20 persen dari APBD, program tersebut dinilai sangat mungkin dijalankan.
“Secara fiskal memungkinkan, secara sosial mendesak, dan secara moral wajib kita perjuangkan agar anak-anak Kaltim punya kesempatan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya,” jelasnya.
Setelah melalui kajian yang panjang dan masukan dari berbagai kelompok masyarakat, Gratispol pun resmi ditetapkan sebagai program unggulan pasangan Rudi–Seno. Sambutan masyarakat, terutama kalangan muda, menunjukkan bahwa kebijakan ini hadir menjawab kebutuhan nyata.
Kini, ketika program tersebut mulai berjalan, Seno menegaskan bahwa Gratispol bukan keputusan spontan, tetapi buah dari proses panjang dan penuh pertimbangan.
“Gratispol adalah harapan baru. Pendidikan tinggi tidak boleh lagi menjadi hak segelintir orang, tetapi kesempatan bagi seluruh anak Kaltim,” tuturnya menutup penjelasan.
Editor : RF
Penulis : Dani