Timesnusantara.com Samarinda — Program Jaminan Kesehatan Daerah Gratis Pemerintah Kaltim untuk Semua (Gratispol) terus menunjukkan perkembangan mencolok sepanjang 2025.
Jumlah warga yang iuran BPJS Kesehatannya dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meningkat jauh lebih cepat dari proyeksi awal.
Jika pada Februari 2025 penerima manfaat baru menyentuh angka sekitar 5.000 jiwa, kini jumlah tersebut melejit drastis menjadi 141.000 jiwa per November 2025. Lonjakan lebih dari dua puluh kali lipat ini menandai salah satu progres paling signifikan sejak program diluncurkan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Jaya Mualimin, menyebut capaian tersebut merupakan langkah positif menuju target tahunan.
“Peserta yang pembayarannya ditanggung melalui Gratispol saat ini sudah mencapai 141 ribu jiwa. Kami berharap angka ini terus naik, karena target satu tahun sebelumnya berada di kisaran 476 ribu peserta,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).
Namun Jaya mengakui percepatan maksimal belum dapat dicapai pada tahun ini. Penyebabnya adalah proses sinkronisasi data kependudukan dan keanggotaan BPJS yang masih berjalan, terutama bagi warga yang belum terdaftar atau belum memiliki nomor peserta.
Dari sisi pendanaan, Pemprov Kaltim telah menyiapkan Rp231 miliar untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan kelas 3 melalui program Gratispol. Kendati begitu, serapan anggaran masih jauh di bawah pagu.
“Dari total Rp231 miliar, baru sekitar Rp85 miliar yang terserap,” jelasnya.
Jaya menegaskan bahwa tidak semua kategori peserta BPJS dapat dimasukkan ke dalam skema Gratispol karena regulasi nasional membatasi beberapa segmen.
“Program ini hanya mencakup peserta kelas 3. Segmen lain seperti pekerja penerima upah tidak dapat dibiayai pemerintah daerah karena iurannya merupakan tanggung jawab perusahaan,” tegasnya.
Kategori yang dapat menikmati manfaat Gratispol meliputi peserta mandiri kelas 3 tidak mampu, warga yang masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
“Jika seseorang terkena PHK dan masuk kategori miskin atau rentan, mereka bisa kami akomodasi lewat Gratispol,” tambahnya.
Sementara itu, Aparatur Sipil Negara tidak bisa dialihkan ke skema ini karena iuran kesehatan mereka sudah menjadi tanggungan pemerintah pusat.
“Pegawai negeri, termasuk saya sendiri, sudah dicover negara, jadi tidak dapat masuk Gratispol,” kata Jaya.
Di akhir penjelasan, ia mengajak masyarakat untuk aktif memeriksa status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka. Menurutnya, masih banyak warga yang memenuhi kriteria tetapi belum terdata.
“Kami mendorong masyarakat untuk melakukan pengecekan. Jika memenuhi ketentuan namun belum terdaftar, kami siap memfasilitasi melalui Gratispol. Tujuan utama kami ialah memastikan seluruh warga mendapatkan jaminan kesehatan,” pungkasnya.
Editor : RF
Penulis : Dani