Timesnusantara.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penguatan sistem penyediaan air dan pembangunan hidran kering di kawasan permukiman padat penduduk. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran, terutama di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kukar, Fida Hurasani, mengatakan ketersediaan sumber air menjadi salah satu kendala yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanganan kebakaran. Menurutnya, keberadaan hidran sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pengisian ulang air armada pemadam ketika terjadi kebakaran.
Fida menjelaskan, pembangunan sistem hidran di kawasan permukiman tidak dapat dilakukan oleh Disdamkarmatan sendiri. Diperlukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum).
“Kalau berbicara mengenai sistem hidran di kawasan permukiman, kami bisa merencanakan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan pimpinan daerah dan instansi terkait lainnya,” ujarnya Kamis (8/10/2026).
Sebagai langkah awal, Disdamkarmatan Kukar telah menginisiasi pembangunan hidran kering dengan jaringan pipa sepanjang hampir satu kilometer. Infrastruktur tersebut dirancang untuk mempermudah pengisian ulang air armada pemadam tanpa harus menempuh jarak yang terlalu jauh.
Fida menyebutkan, jaringan hidran kering yang telah dibangun hingga kawasan Simpang Tiga Kartini berfungsi sesuai perencanaan berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Keberadaan fasilitas itu dinilai membantu mengurangi jarak tempuh dalam proses pengisian air.
Meski demikian, cakupan jaringan yang masih terbatas membuat manfaatnya belum dapat menjangkau seluruh kawasan rawan kebakaran. Karena itu, pihaknya berharap jaringan hidran kering dapat diperluas hingga kawasan permukiman padat penduduk, khususnya wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber air.
Menurut Fida, kawasan Danau Aji di Kecamatan Tenggarong termasuk wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mitigasi kebakaran. Kawasan tersebut memiliki tiga poros jalan utama, yakni Jalan Danau Aji, Jalan A.M. Alimuddin, dan Jalan Danau Lipan.
Berdasarkan pemetaan internal Disdamkarmatan, kawasan tersebut masuk dalam kategori rawan kebakaran. Keterbatasan sumber air dan sulitnya menjangkau titik tertentu menjadi tantangan tersendiri bagi petugas ketika melakukan pemadaman.
“Persoalan utama kita kembali pada ketersediaan sumber air. Ketika terjadi kebakaran, petugas harus mengisi ulang tangki dan terkadang perlu mengantre. Proses itu membutuhkan waktu, sehingga kita perlu mencari solusi agar penanganan bisa lebih cepat,” jelasnya.
Ia mencontohkan, dalam salah satu penanganan kebakaran, armada pemadam menghabiskan tiga tangki air berkapasitas masing-masing 6.000 liter, 14.000 liter, dan 10.000 liter dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Kondisi angin yang berubah saat petugas melakukan pengisian ulang menyebabkan api kembali membesar.
Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat dukungan sumber air di kawasan rawan kebakaran. Selain membangun hidran kering, Disdamkarmatan juga berupaya menempatkan tandon air sebagai cadangan ketika terjadi keadaan darurat.
Namun, penempatan tandon di permukiman padat menghadapi kendala keterbatasan lahan. Keberadaan tandon harus mempertimbangkan ruang gerak warga, akses jalan, serta aktivitas masyarakat sehari-hari.
Fida mengatakan, koordinasi dengan pengurus RT dan masyarakat setempat diperlukan untuk menentukan lokasi yang memungkinkan bagi pembangunan hidran maupun penempatan tandon air.
Ia juga menilai sistem hidran yang ideal membutuhkan perencanaan teknis dan dukungan infrastruktur yang memadai. Apabila hanya mengandalkan jaringan air rumah tangga, ketersediaan dan tekanan air harus diperhitungkan agar tidak mengganggu distribusi kepada pelanggan.
Karena itu, ia berharap perluasan jaringan hidran kering dapat memperoleh dukungan pemerintah daerah, DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga pembangunan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kawasan.
Sementara itu, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan pentingnya evaluasi penanganan kebakaran, terutama terkait ketersediaan air sebagai kebutuhan utama dalam mendukung tugas petugas pemadam kebakaran.
Menurut Aulia, kawasan permukiman padat memerlukan dukungan infrastruktur air, termasuk hidran dan titik-titik sumber air yang dapat dijangkau dengan cepat saat terjadi kebakaran.
“Kita perlu melakukan pemetaan sekaligus menyiapkan sistem penyediaan air untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana kebakaran seperti ini,” katanya.
Pemkab Kukar juga akan mendorong optimalisasi pemanfaatan program dana RT pada 2027 untuk membantu menyelesaikan persoalan yang menjadi kebutuhan masing-masing lingkungan.
Aulia memastikan alokasi dana RT pada tahun depan tidak akan dikurangi. Namun, penggunaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik persoalan di setiap wilayah.
“Tidak semua RT memiliki persoalan yang sama. Nanti kita lihat mana yang bisa ditangani melalui dana RT, sehingga pembiayaannya dapat kita optimalkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di masing-masing lingkungan,” ujarnya.
Khusus kawasan padat penduduk di Tenggarong, dukungan dana RT dapat diarahkan untuk membantu penyediaan sarana air di lokasi yang sulit dijangkau armada pemadam kebakaran, sesuai kebutuhan dan ketentuan penggunaan anggaran.
Melalui pemetaan wilayah rawan kebakaran, penguatan infrastruktur hidran kering, serta kolaborasi pemerintah dan masyarakat, Pemkab Kukar berharap kesiapsiagaan menghadapi kebakaran dapat semakin ditingkatkan. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi sekaligus meminimalkan risiko meluasnya api ke bangunan di sekitarnya. (Adv)
Editor : RF
Sumber : AND