Bagikan 👇

Timesnusantara.com – Samarinda – Nasib sekitar 1.400 pekerja yang menggantungkan penghasilan dari usaha rokok elektrik atau vape di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian DPRD. Pemerintah diminta mulai menyiapkan langkah antisipasi menyusul terbitnya fatwa haram vape dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), terutama jika ke depan berujung pada pelarangan secara menyeluruh.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan dampak kebijakan terhadap sektor vape tidak boleh hanya dilihat dari sisi pengendalian produk dan keberlangsungan usaha. Aspek ketenagakerjaan juga perlu diperhitungkan karena terdapat pekerja yang selama ini mengandalkan penghasilan dari aktivitas perdagangan rokok elektrik.

Berdasarkan perkiraan Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) Kaltim, terdapat sekitar 400 toko vape yang menyerap kurang lebih 1.400 tenaga kerja di wilayah Kaltim. Jumlah tersebut dinilai perlu dipastikan melalui pendataan agar pemerintah mengetahui skala tenaga kerja yang berpotensi terdampak apabila kebijakan pelarangan diterapkan.

Firnadi mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim berkoordinasi dengan asosiasi untuk memverifikasi jumlah pekerja, persebaran toko, hingga status hubungan kerja. Pendataan itu diperlukan sebagai pijakan dalam merancang perlindungan maupun program peralihan pekerjaan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu menyiapkan pelatihan keterampilan baru atau reskilling agar pekerja yang nantinya tidak lagi dapat bertahan di sektor vape memiliki kesempatan beralih ke bidang usaha lain.

“Langkah peralihan bagi pekerja perlu disiapkan sejak kebijakan dirancang. Perlindungan kesejahteraan harus menjadi pertimbangan utama,” kata Firnadi, Kamis (19/11/2026).

Di sisi lain, ia menegaskan DPRD Kaltim menghormati Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape. Namun, keputusan tersebut tidak serta-merta menghapus izin usaha ataupun menjadi dasar penutupan toko secara langsung. Pelarangan menyeluruh masih memerlukan regulasi dari pemerintah pusat.

“MUI merekomendasikan kepada Presiden dan DPR RI agar menyusun aturan pelarangan secara menyeluruh. Fatwa itu sendiri tidak otomatis mencabut izin usaha atau menutup toko vape,” ujarnya.

Sembari menunggu kebijakan lebih lanjut, Firnadi meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pengawasan terhadap aturan yang sudah berlaku. Salah satunya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang membatasi penjualan produk tembakau dan rokok elektrik kepada warga di bawah usia 21 tahun serta ibu hamil.

Aturan tersebut juga melarang penjualan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Firnadi menilai pengawasan terhadap ketentuan itu dapat diperkuat tanpa harus menunggu regulasi baru.

“Pengawasan terhadap ketentuan ini bisa diperkuat sekarang, terutama untuk melindungi anak dan remaja,” tegasnya.

Selain dampak ketenagakerjaan, Firnadi turut menyoroti kontribusi sektor vape terhadap penerimaan daerah. Ia menjelaskan, pajak rokok atas vape sebesar 10 persen dari nilai cukai dipungut pemerintah pusat, kemudian disalurkan kepada daerah melalui mekanisme bagi hasil.

Untuk mengetahui besaran kontribusinya, ia akan mendorong Komisi II meminta penjelasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dan Bea Cukai terkait realisasi pajak rokok elektrik sepanjang 2025 dan 2026.

Firnadi juga ingin memastikan apakah penerimaan dari rokok elektrik dapat dipisahkan dari keseluruhan pajak rokok. Data tersebut diperlukan untuk menghitung potensi dampak fiskal apabila pemerintah pusat mengubah kebijakan terhadap sektor vape.

“Data itu penting untuk mengukur dampak fiskal jika pemerintah pusat mengubah kebijakannya,” pungkasnya. (Adv28/dprdkaltim)

Editor: RF
Sumber: WRK

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *