Timesnusantara.com – Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menilai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim sekitar Rp4 juta belum mencukupi kebutuhan hidup pekerja. Ia mendorong upah minimum di daerah ini dapat ditingkatkan setidaknya menjadi Rp5 juta.
Menurut Agusriansyah, kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran upah minimum. Mulai dari kebutuhan pangan, sandang hingga papan, yang dinilai semakin membebani pengeluaran pekerja.
Ia menilai besaran upah yang diterima pekerja perlu menyesuaikan dengan kondisi biaya hidup di Kalimantan Timur, sehingga pendapatan mereka tidak semakin tertinggal dibandingkan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
“Belanja-belanja sudah pada naik, kebutuhan pokok, terus kebutuhan biaya sandang, pangan, dan papan sudah pada naik. Jadi menurut saya, Rp4 juta itu sudah tidak layak untuk di wilayah Kalimantan Timur,” ujarnya, Jum’at (20/11/2026).
Agusriansyah menilai angka Rp5 juta dapat menjadi batas minimum yang lebih layak bagi pekerja di Kaltim. Ia meminta persoalan pengupahan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama dalam proses pembahasan dan penetapan upah minimum.
Kata dia, kebijakan pengupahan tidak semata-mata mempertimbangkan angka kenaikan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja.
Ia menyoroti peran Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemangku kepentingan di daerah agar kebijakan yang diambil tidak mengabaikan kondisi pekerja yang harus memenuhi kebutuhan hidup dengan biaya yang terus meningkat.
“Jadi menurut saya, Rp4 juta itu sudah tidak layak untuk di wilayah Kalimantan Timur. Itu minimal Rp5 juta ke atas. Ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Ketenagakerjaan termasuk pemangku di pemerintah daerah,” tegasnya.
Agusriansyah juga menilai kesejahteraan masyarakat harus menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kepemimpinan. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan persoalan pemenuhan kebutuhan hidup warga, khususnya kelompok pekerja yang bergantung pada upah bulanan.
“Ini kalau mensejahterakan warganya saja nggak mampu, ini kegagalan kepemimpinan,” tukasnya. (Adv36/dprdkaltim)
Editor: RF
Sumber: WRK
