Timesnusantara.com – Samarinda.
Para Pimpinan dan Anggota dewan DPRD Provinsi Kaltim menemui Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di Jakarta Pusat.
Pertemuan para legislator Benua Etam dengan salah seorang Menteri kabinet kerja itu berlangsung di ruang kerja Abdul Halim Iskandar, Kamis (6/10/2022).
Mewakili masyarakat Kaltim, yang turut menemui Menteri tersebut Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Sigit Wibowo bersama dengan Ketua Komisi IV Akhmed Reza Fachlevi, Edi Sunardi Darmawan Sekretaris Komisi IV dan juga Yenni Eviliana Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Adapun dalam pertemuan tersebut, Sigit Wibowo menuturkan, pertemuan ini terkait persoalan yang dialami masyarakat khususnya masyarakat desa yang ada di pelosok Kalimantan Timur.
“Ya, kita menyampaikan persoalan-persoalan yang dialami masyarakat desa di Kalimantan Timur, sekaligus mencari solusinya,” ucapnya sigit.
Ia juga menjelaskan, ada dua topik yang diangkat tentang kesulitan masyarakat desa, terutama di pedalaman mengenai sinyal komunikasi telepon selular, sehingga membuat desa-desa seperti terisolir. Yang kedua menyangkut kebutuhan listrik yang belum ada jalan keluarnya.
Sigit Wibowo dalam kesempatan tersebut meminta agar Kementerian Desa PDTT melakukan sinkronisasi program, agar persoalan desa di Kaltim lebih cepat menemui solusi. Katanya.
Sigit menilai, percepatan pembangunan desa harus menjadi prioritas apalagi setelah Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara. Para wakil rakyat itu tidak menginginkan, kelak setelah berdiri ibu kota Nusantara, dengan bangunan-bangunan megah, tapi desa-desa sekitarnya masih tertinggal.
“Intinya kita minta suporting dari pemerintah pusat. Karena sulit sekali bagi desa mengejar ketertinggalan tanpa suport dari pemerintah pusat,” ucap Sigit.
Akhmed Reza Fahlevi Ketua Komisi IV DPRD Kaltim juga mengatakan, Kaltim adalah provinsi penyumbang devisa terbesar, khususnya dari sektor pertambangan.
“Masih ada desa-desa yang belum teraliri listrik, jalan antardesa saja banyak yang rusak dan belum layak. Contohnya desa di pinggiran muara Kukar yang harus membayar Rp5.000 tiap hari untuk mendapatkan listrik yang hanya menyala dari pukul 18.00 hingga 23.00 Wita,” ucapnya.
Namun, kekayaan SDA (Sumber daya alam) itu tidak menjamin rakyat Kaltim sejahtera. Bahkan ironisnya masih ada daerah-daerah yang belum mampu terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Pungkasnya.