Timesnusantara.com – Samarinda.
Pansus RTRW kembali melaksanakan rapat kerja terkait Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi Kaltim.
Dengan adanya pertemuan yang kesekian kalinya ini Tim Pansus RTRW bertujuan agar Ranperda RTRW cepat terselesaikan demi kepentingan masyarakat kedepannya, karena banyak lahan masyarakat dan tempat tinggal berada dalam kawasan hutan.
“Iya. IKN itu batas wilayahnya sampai di mana,” ucap Sapto Setyo Pramono Wakil Ketua Pansus RTRW.
Sapto selaku Wakil Ketua Pansus RTRW menyampaikan bahwa usulan dan catatan terkait kawasan hutan yang sampai saat ini belum terselesaikan harus disusun dengan baik.
Menurutnya, karena sampai saat ini belum adanya data-data yang valid mengenai batas wilayah yang akan dilepas provinsi Kaltim untuk digunakan masuk menjadi lahan ibu kota negara (IKN), maka pembahasan antara tim Pansus dengan pihak pemerintahan Otorita IKN, bersama Badan Pertananan Nasional dan Bappenas menjadi sangat penting.
“Kita perlu membahas secara kongkrit. Selain dengan otorita IKN, juga dengan instansi vertikal lainnya,” ucap Sapto.
Ia juga menilai, masih banyak hal yang mempengaruhi mengapa revisi dianggap menjadi hal krusial dan sangat penting. Termasuk diantaranya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, di mana setiap investor memerlukan kepastian mengenai status lahan di mana dia akan berusaha.
“Kita tidak tahu IKN batasan sampai mana, Kecamatan Samboja Kukar sampai mana, Kemudian di PPU juga sampai mana. Tidak hanya memikirkan daerah penyangga saja, jadi semua harus clear, tidak sepotong-sepotong,” ucapnya.
Ketua Pansus RTRW Baharuddin Demmu juga mengemukakan pendapatnya, menurutnya saat ini tim sudah bergerak cepat, dan melakukan rapat-rapat kerja dengan melibatkan berbagai pihak dengan membahas metodologi agar penyusunan rancangan perda (Ranperda) Revisi RTRW berjalan dengan baik.
Rencana kedepannya ia mengatakan, setelah disahkan menjadi Perda, RTRW tersebut akan berlaku selama 20 tahun ke depan. Pungkasnya.