Timesnusantara.com – Samarinda
Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan meliputi Prasarana dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Prasarana dan Sarana Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama.
Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor dominan dalam suatu institusi, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Pendidikan memerlukan SDM berkualitas untuk melaksanakan perannya dalam melayani kebutuhan pendidikan masyarakat.
Kebutuhan pendidikan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat praktis situasional maupun bersifat prediktif antisipatif bagi transformasi sosial.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Samarinda melakukan hearing bersama Dinas Pendidikan Kota Samarinda membahas mengenai Sarpras dan SDM bagi kemajuan pendidikan di Kota Samarinda.
Komisi IV DPRD Kota Samarinda melaksanakan Hearing dengan Dinas Pendidikan Samarinda bertepat di ruang Rapat Gabungan DPRD Samarinda. Selasa, (3/1/2023)
Sri Puji Astuti atau biasa disapa Puji ini mengatakan, bahwasanya DPRD Samarinda mempunyai program untuk 1 tahun kedepan dengan Mitra kerja nya, salah satunya dalam kesempatan kali ini yaitu Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
Pada Hearing tersebut, Puji menyampaikan dan mengcrosscheck kinerja Dinas pendidikan untuk kedepanya, mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk dinilai dari kompetensi Guru dan juga Siswa nya.
“Kita melihat dari regulasi dan Kurikulum hingga siswa nya, termasuk kita cek apakah di beberapa sekolah sudah ada dana BOSDA, Bosnas apakah sudah ada atau enggak, atau apakah ada bantuan yang lainnya atau engga,” ucapnya Puji.
Lanjut, mengenai infrastruktur sekolah, Puji mangatakan, Bahwa usulan dan dorongan dari komisi IV yang pada tahun lalu di usulkan, telah terpenuhi walupun belum sepenuhnya merata di setiap sekolah yang ada di Kota Samarinda
“Tahun kemarin untuk infrastruktur sekolah sudah kita push, dan Alhamdulillah sudah terbangun, mulai dari SD – SMP namun adapula yang belum terlaksana karena keterbatasan anggaran,” ungkapnya ditemui awak media.
Kemudian, untuk mengurangi permasalahan SDM di Samarinda, pihak komisi IV mendorong agar Dinas Pendidikan bisa berkolaborasi dengan Dinas terkait karena, menurut Puji, masalah di pendidikan ini yaitu di narkoba, adanya peningkatan penggunaan narkoba diusia dini, perokok di usia dini, pernikahan dini lalu ada LGBT.
Maka dari hal tersebut, Puji menilai. “Disinilah peran dinas pendidikan agar berkolaborasi dengan dinas lain yang dimaksudkan, kita punya semacam tim terpadu, semisal dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dp2kb), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp2pa) dengan Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Samarinda,” Pungkasnya.