Timesnusantara.com – Kalimantan Timur.
Hasanuddin Mas’ud Ketua DPRD Prov. Kaltim, menuturkan bahwa sektor pendidikan perlu tetap menjadi prioritas utama dalam menyongsong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) ditahun 2023.
Ia menyampaikan, DPRD Kaltim sendiri saat ini dalam pengelolaan anggaran pendidikan menjadi dominasi utama dalam belanja operasional, sehingga pengelolaan belanja infrastruktur dikesampingkan.
“Pengelolaan anggaran pendidikan seharusnya dikelola dengan baik, sehingga ada hal-hal prioritas yang mestinya dikedepankan, seperti infrastruktur pendidikan itu sendiri,” ungkapnya saat ditemui awak media.
Ia menuturkan, anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sekitar Rp3,4 Triliun.
“Dan itu bukan angka yang kecil untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim sendiri,” ucapnya.
“APBD Kaltim Rp17,2 Triliun, dialokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp3,4 Triliun, dari besaran itu paling hanya dapat Rp900 miliar untuk infrastruktur, jadi memang agak kecil,” lanjutnya.
Tak dipungkiri walaupun, pengelolaan anggaran pendidikan saat ini perlu lebih diprioritaskan pada belanja infrastruktur pendidikan, untuk belanja operasional porsinya lebih baik dikurangi. Kata dia.
“Ada skala prioritas yang harus diambil dalam pengelolaan anggaran pendidikan, yakni perbesar porsi belanja infrastruktur untuk meningkatkan kuota penerimaan peserta didik,” ucapnya.
Walaupun ada beberapa permasalahan berkaitan dengan alokasi dana pendidikan di Kaltim, tetapi dalam mendukung program pemerintah yakni meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim sendiri, sehingga menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, DPRD Kaltim akan mengawal penguatan sektor pendidikan dan terus memantau serta mengevaluasi kinerja Pemprov dalam pengelolaan anggaran pendidikan dengan porsi 20 persen dari total APBD Provinsi Kaltim.