Timesnusantara.com – Kukar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan tanggapan terhadap pandangan Fraksi Golkar terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kukar, di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Senin (18/11/2024).
Sunggono mengapresiasi masukan Fraksi Golkar, yang dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan politik, termasuk persiapan Pilkada 2024.
“Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan sosial sebagai dasar keberhasilan pelaksanaan APBD,” ujar Sunggono.
Dalam pembahasan RAPBD, pemerintah mengakui bahwa ketergantungan pada dana perimbangan memerlukan strategi mitigasi, terutama melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sunggono juga menyoroti dampak lonjakan harga batu bara terhadap realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang signifikan dalam dua tahun terakhir.
“Namun, perubahan regulasi pemerintah pusat terkait Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) memengaruhi alokasi anggaran daerah, termasuk munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup tinggi,” jelasnya.
Di bidang belanja daerah, pemerintah berfokus pada infrastruktur, dengan alokasi Rp3,36 triliun atau 49,44% dari total belanja non-transfer.
Prioritas lainnya adalah peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan sarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan mendukung kesejahteraan Guru Bantu Daerah.
Sunggono menambahkan bahwa untuk sektor kesehatan, anggaran Rp1,5 triliun atau 16% dari total belanja telah dialokasikan, termasuk pengelolaan kesehatan orang dengan tuberkulosis dan HIV, serta peningkatan tata kelola fasilitas kesehatan.
Pemkab Kukar juga mendukung pengembangan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Langkah strategis ini akan kita ambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan modal dan minimnya pendampingan teknis,” tutup Sunggono. (Adv)