Timesnusantara.com — Samarinda. Minimnya tenaga kesehatan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kaltim, dari total 188 puskesmas yang tersebar di seluruh provinsi, sebanyak 48 unit mengalami kekurangan tenaga medis seperti dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, hingga tenaga farmasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa kebutuhan ideal tenaga dokter di Kaltim diperkirakan mencapai 4.000 orang. Namun, kenyataannya, angka ketersediaan masih berada di bawah separuh dari jumlah tersebut.
Ketimpangan distribusi tenaga medis, lanjut Andi, juga menambah persoalan karena banyak yang terkonsentrasi di daerah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan.
“Kita menghadapi kesenjangan serius, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sangat kekurangan tenaga kesehatan. Ini bukan sekadar persoalan jumlah, tapi menyangkut hak masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak,” ujar Andi, Jum’at (16/5/2025).
Ia menyarankan pemerintah provinsi segera mengambil dua langkah strategis. Dalam jangka pendek, kerja sama lintas daerah dengan institusi pendidikan tinggi di sektor kesehatan bisa dijalin untuk mendatangkan tenaga medis ke wilayah yang defisit.
Sedangkan untuk jangka panjang, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan skema beasiswa penuh bagi anak-anak daerah yang ingin menempuh pendidikan profesi kedokteran dan kesehatan. Beasiswa ini sebaiknya disertai kewajiban untuk kembali mengabdi di daerah masing-masing, khususnya kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
“Buat mekanisme yang jelas. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka kembali ke daerah asal untuk mengisi kekosongan tenaga kesehatan yang saat ini cukup parah,” tegasnya.
Selain soal kekurangan SDM, Andi juga mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur fasilitas kesehatan. Ia menyambut baik langkah pemerintah pusat yang mendorong penggunaan Telemedicine, namun menurutnya keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan sarana digital dan alat kesehatan yang menunjang.
“Telemedis sangat potensial, tapi percuma jika jaringan internetnya lemah dan alatnya tidak tersedia. Pemerintah provinsi harus hadir dalam memastikan dukungan infrastruktur yang memadai,” katanya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa layanan kesehatan di daerah-daerah seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat masih jauh dari memadai. Warga kerap harus menempuh jarak yang sangat jauh demi mendapatkan layanan medis dasar.
“Kondisi geografis memang jadi tantangan, tapi bukan alasan untuk membiarkan kesenjangan ini terus terjadi. Ini soal keadilan sosial dalam layanan publik,” tandasnya.
Andi berharap, melalui intervensi kebijakan yang tepat, mulai dari distribusi tenaga medis, peningkatan fasilitas, hingga penyediaan beasiswa profesi, pemerintah provinsi bisa menjamin akses kesehatan merata untuk seluruh masyarakat Kaltim. (Adv/DPRDKaltim)