Timesnusantara.com — Samarinda. Gelombang kritik muncul atas pendekatan aparat dalam penanganan relokasi pedagang Pasar Subuh ke Pasar Bulu Linggau. Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, yang menilai tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP terlalu keras dan tidak mencerminkan semangat pelayanan publik yang humanis.
Dalam rapat dengar pendapat bersama instansi terkait yang digelar baru-baru ini, Viktor menyampaikan keprihatinannya terhadap cara penanganan lapangan yang dianggap minim pendekatan persuasif.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan para pelaku usaha kecil yang terdampak.
“Kebijakan boleh berjalan, tapi pendekatannya harus berpihak pada warga. Jangan sampai relokasi menjadi beban tambahan hanya karena aparat bersikap kasar,” ungkap Viktor, Sabtu (17/5/2025).
Menurutnya, praktik pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak boleh melenceng dari prinsip hukum dan etika pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah tengah mengkampanyekan gerakan anti-premanisme, sehingga penting untuk memastikan bahwa aparat tidak justru mencederai semangat tersebut.
“Kalau kita sedang menolak premanisme di ruang publik, maka sikap aparat pun harus bebas dari cara-cara preman. Negara ini punya hukum dan prosedur. Ikuti itu,” tegasnya.
Viktor menyoroti perlunya prosedur hukum yang jelas dalam setiap tindakan di lapangan. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas memang diperlukan terhadap pelanggaran, namun harus dilakukan secara profesional dan tidak semena-mena.
Ia juga menyerukan evaluasi terhadap mekanisme koordinasi antara dinas terkait dan petugas di lapangan. Baginya, langkah koersif bukan solusi yang tepat, terlebih jika menyasar masyarakat kecil yang berjuang mencari nafkah.
Ke depan, Viktor berharap Pemkot Samarinda mengambil pelajaran dari dinamika ini, dengan lebih mengedepankan pendekatan dialog dan sosialisasi secara menyeluruh sebelum menerapkan kebijakan di lapangan. Baginya, kota yang maju adalah kota yang mampu melindungi warga kecil tanpa mengabaikan ketertiban.
“Kunci dari kebijakan publik yang berhasil bukan sekadar ketegasan, tapi juga empati. Pedagang itu bagian dari warga kota ini juga, bukan musuh,” pungkasnya. (R)