Timesnusantara.com — Samarinda. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan bagian dalam Big Mall Samarinda belum lama ini memunculkan desakan dari berbagai pihak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan dan perizinan pusat perbelanjaan di ibu kota Kaltim. Salah satu yang angkat bicara adalah anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo.
Menurutnya, insiden tersebut bukan hanya persoalan teknis semata, tetapi juga menjadi alarm bagi pemerintah dan pengelola untuk tidak abai terhadap aspek keselamatan dan kelayakan bangunan.
“Kalau dari sisi bangunan bagus saja, cuma dari sisi ketahanan dan sebagainya itu harus dicek. Artinya Pemkot harus turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh,” ujar Sigit, Kamis (12/6/2025).
Ia menambahkan bahwa upaya pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada Big Mall, melainkan juga menjangkau mall lain di Samarinda. Pemeriksaan sistem kelistrikan, jalur evakuasi, dan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran perlu dilakukan secara berkala dan terpadu.
“Bukan hanya Big Mall, mall-mall lainnya juga perlu dicek ulang, jangan sampai kita kecolongan lagi di tempat berbeda,” tegasnya.
Sigit juga menyoroti pentingnya manajemen Big Mall bertanggung jawab, termasuk dalam memberikan jaminan perlindungan kepada tenant yang terdampak.
Menurutnya, pengelola mall harus memastikan proses klaim asuransi berjalan lancar dan tidak menyulitkan pelaku usaha yang telah dirugikan akibat insiden tersebut.
“Pihak manajemen harus bertanggung jawab. Asuransi tenant harus diurus dengan baik, jangan sampai memberatkan pelaku usaha yang sudah terdampak,” ucapnya.
Penutupan sementara Big Mall juga dinilai berdampak besar terhadap perputaran ekonomi lokal. Mall yang menjadi pusat kunjungan warga kelas menengah ke atas dari Samarinda dan sekitarnya itu berperan besar dalam mendukung sektor perdagangan, jasa, hingga UMKM.
Sebagai mall terbesar di Samarinda, Big Mall juga dianggap sebagai ikon aktivitas ekonomi modern yang seharusnya dijaga dengan baik. Karena itu, Sigit menekankan pentingnya peran pemerintah kota dan provinsi untuk saling bersinergi dalam proses pengawasan dan perizinan pusat-pusat perbelanjaan di wilayah masing-masing.
Ia berharap, kejadian ini bisa menjadi titik balik untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan pengawasan fasilitas umum secara menyeluruh. Tidak hanya agar kejadian serupa tak terulang, tapi juga untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas di dalamnya. (Adv/dprdkaltim)