Timesnusantara.com — Samarinda. Program pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendapat sambutan positif dari masyarakat. Namun, DPRD Kaltim menegaskan bahwa antusiasme terhadap aspek pembiayaan jangan sampai mengorbankan kualitas pendidikan itu sendiri.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung D DPRD Kaltim pada Selasa (17/6/2025).
“Kita harus kawal program ini dengan serius. Jangan sampai UKT digratiskan, tapi kualitas dosen dan fasilitas pendidikan justru terabaikan. Itu bisa menggagalkan tujuan utama kita dalam mencetak SDM unggul,” tegas Darlis.
Ia menekankan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak bisa hanya mengandalkan pembebasan biaya kuliah. Faktor seperti kompetensi tenaga pendidik, kelayakan hidup guru dan dosen, serta infrastruktur penunjang harus mendapat perhatian yang sama.
“Kalau pengajar kita masih hidup dalam keterbatasan, bagaimana kita bisa berharap mereka bisa optimal dalam mendidik? Kualitas pendidikan tidak lepas dari kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Selain itu, Darlis juga menyoroti masih banyaknya tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ia menyayangkan adanya praktik beberapa sekolah yang tidak mencantumkan guru honorer dalam laporan demi mengejar akreditasi.
“Tenaga honorer tetap mengajar, tapi namanya disembunyikan hanya karena alasan akreditasi. Ini tidak etis, mereka juga punya andil besar dalam proses pendidikan,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya pembenahan data pendidikan di Kaltim. Validitas dan akurasi data dianggap sangat krusial dalam menentukan arah dan efektivitas kebijakan pendidikan.
Komisi IV DPRD Kaltim pun mendorong agar program UKT gratis tidak hanya berhenti pada peraturan gubernur (Pergub), melainkan diperkuat melalui payung hukum yang lebih permanen dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).
“Perda akan memberi dasar hukum yang lebih kuat, baik dari sisi implementasi maupun pengawasannya. Kita ingin program ini berkelanjutan, bukan sekadar populis,” tuturnya.
DPRD tetap mengapresiasi inisiatif Pemprov Kaltim dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang terjangkau, apalagi dalam kondisi fiskal yang terbatas.
Namun, Darlis mengingatkan agar Pemprov tidak hanya mengejar kuantitas penerima bantuan.
“UKT gratis memang penting, tapi jauh lebih penting adalah memastikan anak-anak kita mendapat kualitas pembelajaran yang layak. Jangan hanya duduk di bangku kuliah, tapi kosong dalam mutu pendidikan,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)