Timesnusantara.com — Samarinda. Keluhan warga Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) soal pungutan seragam sekolah kembali mencuat, menyorot pelaksanaan program seragam gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui skema GratisPol (Gratis Pendidikan Total).
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menegaskan bahwa implementasi GratisPol memang masih dalam masa transisi, dan penyediaan penuh seragam untuk seluruh sekolah baru akan berlangsung maksimal mulai tahun 2026.
“Tahun 2025 ini belum semua bisa kami tangani total, karena banyak sekolah sudah terlanjur memesan seragam sejak 2024,” ujar Armin, Sabtu (12/7/2025).
“Tapi mulai 2026, kami pastikan sekolah tidak lagi perlu memesan sendiri. Semua akan ditanggung lewat program,” lanjutnya.
Pemprov Kaltim pada 2025 memfokuskan bantuan seragam bagi peserta didik baru jenjang SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Bantuan yang diberikan berupa seragam putih abu-abu, tas, dan sepatu, dengan total anggaran sekitar Rp65 miliar untuk sekitar 60 ribu siswa, setara rata-rata Rp1 juta per siswa.
Meski demikian, di beberapa sekolah, termasuk di Mahulu, masih ditemukan praktik penarikan biaya seragam dalam bentuk paket yang dinilai menyulitkan orang tua siswa.
Armin menyayangkan praktik tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan instruksi kepada seluruh kepala sekolah agar tidak memaksakan pembelian seragam dalam satu paket.
“Jangan sampai ada sekolah yang langsung patok harga satu paket. Kalau orang tua belum mampu beli semua, ya beli sebagian dulu. Sekolah harus fleksibel,” tegasnya.
Laporan dari masyarakat Mahulu yang disampaikan saat masa reses DPRD Kaltim menjadi salah satu alarm penting. Warga menyampaikan keluhan atas pungutan seragam yang tetap dibebankan meski program seragam gratis telah berjalan.
“Sudah kami tegaskan agar sekolah tidak memaksakan. Prinsipnya, bantu orang tua, bukan membebani,” tambah Armin.
Dalam rangka efisiensi sekaligus pemerataan ekonomi, Pemprov juga tengah mempertimbangkan opsi agar produksi seragam dilakukan di dalam daerah, bekerja sama dengan pelaku usaha lokal. Namun wacana ini masih dalam tahap kajian.
“Kami belum putuskan. Masih dibahas apakah seragam akan diproduksi di Kaltim atau tetap di luar daerah,” jelasnya. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi