Timesnusantara.com — Samarinda. Kinerja serapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda menjadi perhatian serius Komisi I DPRD dalam rapat pembahasan anggaran perubahan 2025 dan penyusunan APBD murni 2026. Lembaga legislatif ini menilai capaian penggunaan anggaran dinas tersebut masih jauh dari harapan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun berjalan, penggunaan anggaran oleh Diskominfo baru menyentuh angka sekitar 40 hingga 50 persen.
Ia menyebut, meski sejumlah kegiatan sudah dilaksanakan, minimnya pelaporan administrasi menjadi salah satu faktor utama yang membuat realisasi anggaran terlihat rendah.
“Secara fisik programnya memang sudah ada yang berjalan, tapi belum semuanya dilengkapi SPJ-nya, jadi secara laporan keuangan belum tercatat,” ungkap Samri, Selasa (22/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa persoalan seperti ini seharusnya bisa diantisipasi lebih awal, mengingat kendala administrasi telah berulang dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, jika tidak segera dibenahi, hal ini bisa berdampak pada persepsi kinerja dan efektivitas program yang dijalankan oleh OPD.
“Ini sudah jadi masalah tahunan, terutama soal SPJ. Harus ada perbaikan dalam manajemen pelaporan dan dokumentasi keuangan,” tegas Samri.
Lebih lanjut, Komisi I mendorong agar Pemerintah Kota Samarinda melakukan penguatan di sisi tata kelola administrasi dan kapasitas SDM di internal OPD, khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban anggaran.
“Pelaksanaan program itu penting, tapi tanpa disertai laporan keuangan yang tertib dan akurat, tetap saja hasilnya tidak maksimal,” ujarnya. (Adv/dprdsamarinda)