Timesnusantara.com — Samarinda. Polemik mengenai alokasi dana media yang disebut-sebut bakal dihapus dari anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD Kalimantan Timur akhirnya mendapat klarifikasi dari dua pihak penting yakni legislatif dan eksekutif. Keduanya sepakat, dukungan anggaran untuk media tetap akan diberikan, meskipun dengan skema yang disesuaikan.
Pernyataan ini disampaikan secara gamblang oleh Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, usai mengikuti rapat bersama Panitia Khusus RPJMD DPRD Kaltim pada Jumat (25/7/2025). Ia menjelaskan bahwa keberadaan media tak bisa dipisahkan dari proses penyebaran informasi publik, sehingga penganggarannya tetap diperlukan.
“Media itu kan alat penyampai informasi kebijakan ke masyarakat. Jadi tidak mungkin tidak ada anggaran. Pasti tetap ada,” ucap Yusliando, menepis kekhawatiran sejumlah kalangan.
Ia menambahkan, anggaran yang ada tidak dihapus, hanya disesuaikan dengan kebutuhan yang masuk akal dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Penyesuaian itu, menurutnya, adalah langkah agar belanja daerah lebih efisien dan tidak boros.
“Ya kita sesuaikan nilai anggarannya, agar tidak berlebihan. Tapi tidak berarti dihilangkan. Tidak ada istilah di-nol-kan,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Pansus RPJMD DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah. Ia mengklarifikasi bahwa kabar penghapusan total anggaran media sebenarnya kurang tepat. Sebab, yang terjadi sebenarnya adalah penelaahan kembali terhadap jumlah yang dinilai terlalu besar.
“Sebetulnya bukan dihapus ya. Mungkin karena angkanya besar, sampai ratusan miliar, jadi dibahas ulang soal kewajarannya,” tutur legislator yang juga duduk di Komisi III DPRD Kaltim tersebut.
Ia juga menyanggah dugaan bahwa isu ini berkaitan dengan kasus viral yang menyeret nama ajudan salah satu pimpinan daerah. Menurutnya, efisiensi belanja daerah adalah alasan utama dibalik evaluasi anggaran media.
“Enggak ada hubungannya sama viral itu. Ini murni soal efisiensi. Dan kita semua tahu, media ini punya peran penting. Jangan sampai dianggap enggak dibutuhkan,” tambahnya.
Syarifatul juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk media selama ini bukan atas inisiatif DPRD, melainkan bagian dari pembahasan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia meminta semua pihak melihat ini secara realistis dan proporsional.
“Kalau dianggap angkanya membengkak, ya kita sesuaikan. Tapi jangan nol persen juga,” imbuhnya.
Hingga kini, skema pasti anggaran media masih dalam proses pembahasan lanjutan di forum antara pemerintah dan DPRD. Opsi penyesuaian bisa terjadi di APBD murni maupun APBD Perubahan, tergantung hasil pembahasan ke depan.
Lebih lanjut, Syarifatul juga menekankan bahwa Dinas Kominfo sebagai ujung tombak komunikasi pemerintah tetap akan mengelola kerja sama publikasi media di luar jalur pokir DPRD. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kolaborasi melalui pokir pun tetap penting untuk dijaga.
“Intinya, bukan dihapus. Hanya akan dibicarakan ulang agar anggarannya rasional dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (Adv/dprdkaltim)