Timesnusantara.com — Samarinda. Ketimpangan tenaga medis di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kaltim. Kondisi ini dinilai krusial, mengingat sebagian besar wilayah terpencil masih mengalami kekurangan dokter dan tenaga kesehatan lainnya, meskipun pembangunan di sektor kesehatan terus digaungkan.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan, jumlah dokter yang tersedia saat ini hanya sekitar 2.000 orang. Angka itu masih jauh dari kebutuhan ideal provinsi, yang diperkirakan mencapai 4.000 tenaga medis secara menyeluruh.
“Masalah ini tidak bisa dianggap biasa. Kita berbicara soal pelayanan dasar yang belum merata, terutama di daerah 3T,” kata Baba, Rabu (30/7/2025).
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD mendorong penguatan kebijakan melalui program beasiswa kedokteran berbasis ikatan dinas. Program ini ditujukan untuk memfasilitasi calon dokter, khususnya dokter spesialis, agar dapat kembali dan mengabdi di kampung halamannya setelah menyelesaikan pendidikan.
Rencananya, DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah rumah sakit milik Pemprov guna menggali lebih dalam tantangan yang dihadapi. Forum itu diharapkan bisa membuka jalan bagi kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Kita tidak ingin mengambil keputusan dari balik meja. Suara dari rumah sakit dan tenaga kesehatan di lapangan harus menjadi acuan,” tegas Baba.
Tak hanya soal SDM, Komisi IV juga menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur kesehatan yang memadai. Di sisi lain, mereka turut mendorong pemanfaatan teknologi digital seperti telemedicine, untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses yang masih sulit.
Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menambahkan bahwa dari 188 puskesmas yang tersebar di seluruh Kaltim, sebanyak 48 masih kekurangan setidaknya sembilan kategori tenaga kesehatan. Hal ini, menurutnya, menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata antara daerah perkotaan dan pelosok.
“Jika kebijakan hanya berpihak pada kota besar, maka kesenjangan ini akan semakin lebar,” ujarnya.
Ia turut mendukung penerapan beasiswa berbasis kontrak kerja, yang mewajibkan penerimanya kembali bertugas di daerah asal setelah lulus. Andi juga menekankan bahwa layanan berbasis digital harus disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur masing-masing daerah.
“Program seperti telemedicine memang menjanjikan, tapi jangan disamaratakan. Mahakam Ulu dan Kutai Barat jelas punya tantangan yang berbeda dibandingkan Balikpapan atau Samarinda,” jelasnya.
DPRD Kaltim berharap seluruh pihak dapat memberi perhatian lebih pada persoalan ini. Menurut Baba, krisis tenaga medis bukan hanya soal statistik, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat atas kesehatan yang setara dan layak.
“Ini bukan semata soal jumlah, tapi keadilan. Semua warga, dari pesisir hingga pedalaman, berhak atas layanan medis yang berkualitas,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)