Timesnusantara.com — Samarinda. Performa sejumlah Perusahaan Perseroda di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian publik. Pasalnya, meskipun telah mendapatkan kucuran penyertaan modal dari APBD, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih minim.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, yang menyoroti lemahnya dampak nyata dari badan usaha milik daerah tersebut.
Menurutnya, ketentuan hukum mengenai pembentukan dan pengelolaan Perseroda sejatinya telah diatur secara tegas. Namun dalam pelaksanaannya, realisasi keuntungan belum sebanding dengan nilai investasi yang digelontorkan.
“Sudah ada aturan jelas mengenai mekanisme penyertaan modal, termasuk keharusan adanya Perda dan studi kelayakan yang matang. Tapi sayangnya, banyak Perseroda yang kinerjanya masih jauh dari ekspektasi,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).
Ia menilai masalah utama bukan sekadar pada alur modal, melainkan pada sumber daya manusia dan kepemimpinan di tubuh Perseroda. Tanpa visi bisnis yang kuat, inovasi pun macet, dan usaha yang dijalankan sekadar formalitas belaka.
“Banyak yang hanya menjalankan rutinitas, tanpa arah dan rencana pengembangan jangka panjang. Akibatnya, modal habis, tapi tidak menghasilkan apa-apa,” tegasnya.
Salehuddin juga menyoroti minimnya diversifikasi usaha di sektor energi. Ia mencontohkan, ada Perseroda yang hanya mengandalkan Participating Interest (PI) dari kegiatan migas, tanpa membuka peluang usaha lain yang lebih produktif dan berkelanjutan.
“Padahal peluang di sektor lain sangat luas. Green energy, perkebunan, hingga hilirisasi sumber daya alam, semua ini bisa digarap kalau ada kemauan dan kompetensi,” katanya.
Ia menegaskan, dana publik dari APBD seharusnya menjadi pemantik lahirnya usaha produktif yang berdampak langsung ke masyarakat. Namun kenyataannya, tak sedikit Perseroda yang justru terus bergantung pada dana pemerintah tanpa mampu berdiri di atas kaki sendiri secara finansial.
“Kalau kita bandingkan antara modal yang sudah digelontorkan dengan dividen yang diterima daerah, hasilnya tidak sepadan. Bahkan ada yang setiap tahun terus mencatat kerugian,” ungkapnya.
Lebih jauh, Salehuddin mengungkapkan kekhawatiran akan adanya moral hazard dalam pengelolaan beberapa Perseroda. Ia melihat gejala bahwa sebagian manajemen lebih sibuk mempertahankan posisi daripada bekerja keras mengembangkan usaha.
“Ada juga persoalan integritas. Ini menyangkut tanggung jawab terhadap penggunaan uang rakyat. Jangan sampai hanya mencari kenyamanan jabatan tanpa ada hasil nyata,” kritiknya tajam.
Melihat kondisi ini, ia mendorong Pemerintah Provinsi untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh Perseroda yang ada saat ini. Perombakan manajemen dan reposisi arah bisnis menjadi keharusan demi keberlanjutan ekonomi daerah.
“Banyak sektor yang menjanjikan, seperti hilirisasi dan energi ramah lingkungan. Tapi semua itu tidak akan bergerak jika manajemen tidak kompeten dan tidak punya integritas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan sektor swasta agar Perseroda benar-benar menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar beban anggaran daerah.
“Kita targetkan tahun 2026 sudah ada pembenahan yang konkret. Kalau ternyata ada yang gagal atau menyalahgunakan wewenang, tentu harus ada tindakan tegas,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)