Timesnusantara.com – KUKAR. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas, meski daerah harus menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan transfer dana dari pusat.
Hal ini disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat diwawancarai media di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Kamis (28/8/2025).
Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini memang tidak seperti yang direncanakan semula. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, dana bagi hasil (DBH) yang semestinya mencapai Rp3 triliun hanya ditransfer separuhnya, sekitar Rp1,5 triliun.
“Dengan kondisi ini, tentu kami harus mengambil langkah-langkah penyesuaian agar pembangunan tetap berjalan,” ujar Aulia.
Ia pun menjelaskan, penyesuaian dilakukan melalui rasionalisasi belanja dengan cara menunda sejumlah kegiatan yang dianggap bisa ditangguhkan. Sebaliknya, pemerintah daerah akan fokus pada sektor penting, yakni pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Kami tidak ingin pelayanan dasar masyarakat terganggu. Karena itu, tiga sektor utama ini tetap kami prioritaskan meskipun ada keterbatasan anggaran,” tegas Bupati.
Adapun belanja yang sifatnya tidak mendesak dialihkan atau dikurangi. Misalnya perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga kegiatan tatap muka yang kini diarahkan menggunakan sistem daring. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap efisiensi anggaran bisa lebih terasa.
Menurut Aulia, efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan, melainkan mencari cara agar biaya lebih hemat namun hasilnya tetap maksimal.
“Kami ingin menunjukkan bahwa dengan manajemen yang baik, pelayanan kepada masyarakat tetap bisa berjalan optimal,” jelasnya.
Ia juga kembali menegaskan, Pemkab Kukar terus berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan meskipun ada keterbatasan fiskal.
“Kami yakin dengan kebersamaan, kita bisa melewati tantangan ini. Yang terpenting, kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” ungkapnya.
Pemerintah daerah akan terus melakukan inovasi agar program yang menyentuh langsung masyarakat tidak terhenti. Selain itu, Aulia berharap masyarakat bisa memahami kondisi keuangan daerah saat ini.
“Efisiensi ini adalah jalan tengah yang harus kita ambil. Tujuannya agar Kukar tetap bisa tumbuh, dan masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah,” pungkas Aulia.