Timesnusantara.com Samarinda — Menyambut percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) harus sejalan dengan derap pembangunan fisik.
Pemerintah tak ingin masyarakat lokal hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama yang mengisi peluang strategis di masa depan.
Untuk itu, Program Pendidikan Gratis dan Beasiswa (Gratispol) diarahkan menjadi instrumen kunci dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Kaltim, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah berharap lulusan penerima beasiswa kembali dengan kompetensi yang dapat langsung dipersembahkan bagi daerah.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menegaskan bahwa Gratispol bukan semata bantuan biaya pendidikan, tetapi sebuah proses seleksi terarah yang dirancang menjaring talenta terbaik dari seluruh penjuru Kaltim.
“Proses seleksi masih berlangsung, dan perhatian kami tertuju pada memastikan bahwa beasiswa ini diterima oleh peserta didik berprestasi serta mampu membawa nama daerah dengan baik,” ujar Dasmiah, Selasa (25/11/2025).
Pemprov Kaltim menargetkan mahasiswa lokal dapat menembus kampus-kampus unggulan nasional seperti UI, UGM, ITB, IPB, Unair, Undip, Unhas, ITS, Unpad, hingga UB. Namun Dasmiah menekankan bahwa tujuan utama bukan sekadar lolos ke kampus ternama, melainkan memastikan program studi yang dipilih benar-benar sejalan dengan kebutuhan strategis pembangunan daerah.
“Program studi seperti dirgantara, kedokteran, layanan pendidikan khusus, hingga tata kota memiliki urgensi tinggi bagi pembangunan Kaltim, terutama dalam mendukung pengembangan IKN,” jelasnya.
Untuk beasiswa luar negeri, pemerintah menerapkan seleksi yang jauh lebih ketat. Hanya peserta dengan rekam prestasi internasional—baik di bidang keagamaan, olahraga, teknologi, maupun kompetensi lain—yang dapat mengikuti proses tersebut. Kebijakan ini, kata Dasmiah, ditetapkan demi menjaga akurasi sasaran dan kualitas penerima.
“Beasiswa ini bersifat selektif dan berbasis capaian. Kami tidak dapat memberikannya sembarangan karena kesalahan sasaran akan menimbulkan ketidakpuasan publik. Oleh karena itu, transparansi menjadi prinsip utama,” tegasnya.
Setiap penerima beasiswa juga diwajibkan menandatangani komitmen kembali ke Kaltim setelah menyelesaikan studi. Pemerintah ingin memastikan bahwa investasi besar ini kembali dalam bentuk kontribusi nyata di sektor-sektor vital daerah.
“Kami ingin para penerima beasiswa tidak hanya meraih keberhasilan pribadi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi bagi daerahnya. Ini adalah investasi jangka panjang dalam menyiapkan SDM unggul,” tambahnya.
Pemprov Kaltim berharap Gratispol dapat melahirkan generasi emas yang siap mengisi kebutuhan tenaga ahli di era IKN. Pembangunan ibu kota baru akan membuka kebutuhan kompetensi di berbagai sektor, mulai dari teknologi, energi, kesehatan, hingga tata kelola publik.
“Beasiswa ini bukan sekadar dukungan biaya pendidikan, tetapi bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencetak generasi yang berdaya saing, berintegritas, dan menjadi kebanggaan Kaltim,” pungkas Dasmiah.
Editor : RF
Penulis : Dani