Timesnusantara.com Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa penyesuaian anggaran dalam APBD 2026 tidak akan mengganggu hak para ASN maupun jalannya program prioritas daerah.
Di tengah penurunan fiskal dan keharusan memangkas belanja, Pemprov memastikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap berjalan normal dan program pendidikan GratisPol tidak tersentuh pemotongan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan hal ini usai pembahasan akhir APBD bersama DPRD Kaltim, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekda Sri Wahyuni. Dalam rapat tersebut, DPRD menyetujui rancangan APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun.
Rudy tak menampik bahwa penyesuaian tahun ini cukup berat. Penurunan fiskal membuat pemerintah harus melakukan koreksi menyeluruh, termasuk pemangkasan anggaran sebesar Rp6,06 triliun pada sejumlah perangkat daerah.
“Anggaran yang tersedia memang demikian adanya, sehingga koreksi harus dilakukan. Namun saya tegaskan bahwa TPP bagi ASN dan P3K tetap aman,” ujar Rudy, Selasa (2/12/2025).
Meski seluruh OPD ikut terdampak efisiensi, pemerintah memastikan komitmen terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas. Termasuk program GratisPol, yang dipastikan tetap berjalan.
“Program GratisPol, insyaallah, tetap terlaksana sesuai rencana. Ini bagian dari komitmen kita untuk memajukan pendidikan di Kalimantan Timur,” tegasnya.
Rudy juga meminta masyarakat memahami kondisi fiskal yang dihadapi Pemprov. Ia menyebut APBD 2026 telah disusun melalui proses penyisiran ketat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD.
“Kami mohon doa dan dukungan masyarakat Kaltim. APBD sebesar Rp15,15 triliun sudah disepakati dan akan segera kami ajukan ke Mendagri untuk ditetapkan,” jelasnya.
Terkait strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rudy memastikan pemerintah akan memperkuat langkah-langkah optimalisasi pendapatan.
“Mohon doa. Insyaallah, peningkatan PAD akan kami dorong lebih maksimal ke depan,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Rudy menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengubah arah pembangunan daerah. Pemprov memastikan fondasi fiskal tetap terjaga menjelang persiapan penyambutan Ibu Kota Nusantara pada 2028.
“Komitmen kami terhadap masa depan Kaltim tetap kokoh dan jelas. Insyaallah, kita siap menyambut kehadiran IKN pada 2028,” pungkasnya.
Editor : RF
Penulis : Dani