Timesnusantara.com Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memacu berbagai program pemberdayaan ekonomi untuk mendukung dua kebijakan prioritas Gubernur Rudy Mas’ud, yakni Gratispol dan Jospol.
Dinas Sosial Kaltim menjadi salah satu instansi yang mengambil peran strategis melalui penguatan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), yang difokuskan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyebut UEP merupakan elemen kunci dalam skema Jospol karena mengedepankan pengentasan kemiskinan berbasis kemandirian. Program ini diarahkan untuk menumbuhkan minat berwirausaha sekaligus mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri.
“Harapan kami, usaha yang dirintis masyarakat dapat berkembang menjadi sumber penghasilan berkelanjutan. Dengan begitu, mereka bisa keluar dari kondisi kemiskinan dan tidak bergantung terus-menerus pada bantuan,” ujar Andi, Sabtu (29/11/2025).
Pada tahun 2025, Dinas Sosial menargetkan 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM), yang dibagi rata ke sepuluh kabupaten/kota—sekitar 150 KPM setiap daerah. Sejumlah wilayah seperti Kutai Barat, Kota Bontang, dan Penajam Paser Utara telah menerima bantuan, sementara Kutai Kartanegara dijadwalkan menyusul dalam pekan ini.
“Daerah lainnya akan mendapatkan penyaluran sesuai jadwal yang telah kami tetapkan,” tambahnya.
Tak hanya memperkuat Jospol melalui pemberdayaan ekonomi, Dinas Sosial juga memainkan peran vital dalam mendukung Gratispol, terutama pada aspek pendataan dan verifikasi warga miskin serta kelompok rentan. Validitas data ini menjadi fondasi agar seluruh program bantuan—baik kesehatan, pendidikan, maupun jaminan sosial—dapat tersalurkan tepat sasaran.
Melalui integrasi UEP, pemutakhiran data sosial secara menyeluruh, dan kolaborasi lintas sektor, Dinas Sosial berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah provinsi mewujudkan Kaltim yang lebih inklusif dan sejahtera.
“Gratispol merupakan program universal yang dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat Kaltim. Namun kami tetap memastikan pembaruan data warga miskin dilakukan berkala, agar bisa digunakan untuk berbagai program afirmatif seperti bantuan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” jelas Andi.
Dengan penguatan program ekonomi produktif dan pemetaan sosial yang lebih presisi, Pemprov Kaltim berharap pelaksanaan Gratispol dan Jospol dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di seluruh wilayah Benua Etam.
Editor : RF
Penulis : Dani