Timesnusantara.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga medis, khususnya dokter, di wilayah pedalaman dan hulu.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai upaya untuk menarik dan menempatkan dokter di wilayah yang masih mengalami keterbatasan tenaga kesehatan.
Menurutnya, persoalan pemenuhan dokter, terutama dokter spesialis, tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah sudah menawarkan gaji yang cukup tinggi. Namun, sampai sekarang Tabang masih belum memiliki dokter di puskesmas. Kalau dari sisi fasilitas dan bangunan, kita bisa memiliki target waktu untuk membangunnya. Akan tetapi, sumber daya manusia inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita,” ujar Aulia usai menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Klinik Utama PKU Muhamadiyah Kukar Sabtu (19/9/2026).
Ia menjelaskan, pemenuhan dokter umum relatif lebih memungkinkan karena ketersediaan tenaga dokter umum dinilai lebih banyak. Sementara itu, kebutuhan dokter spesialis menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan strategi jangka panjang.
“Kalau dokter umum, mungkin kita agak lebih mudah karena kita sudah mencetak banyak tenaga dokter. Tetapi dokter spesialis ini menjadi isu tersendiri yang harus kita siapkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Mufiddah, membenarkan bahwa Puskesmas Tabang dan Puskesmas Muara Wis masih belum memiliki dokter umum definitif. Adapun Puskesmas Ritan Baru masih memiliki dokter yang saat ini turut membantu pelayanan kesehatan di Tabang.
Sebagai solusi jangka pendek, Dinkes Kukar tengah menyiapkan mekanisme penugasan khusus dokter untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di wilayah tersebut.
Ismi menyebut, skema penugasan tersebut disiapkan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
“Saat ini regulasinya sedang kami siapkan. Standar satuan harga untuk penggajiannya juga sudah kami usulkan melalui APBD Perubahan. Mudah-mudahan setelah regulasi selesai, dokter umum dapat segera ditempatkan di Tabang dan Muara Wis,” jelas Ismi.
Selain langkah jangka pendek, Pemkab Kukar juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui program beasiswa tematik bagi calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
Melalui program tersebut, mahasiswa penerima beasiswa akan diprioritaskan untuk mengabdi di puskesmas wilayah hulu, seperti Tabang, Ritan Baru, Kembang Janggut, dan Kahala setelah menyelesaikan pendidikan.
“Setelah lulus, mereka wajib kembali bertugas di lokasi yang dipilih. Dengan cara ini, kami berharap kebutuhan dokter di daerah pedalaman dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)
Editor : RF
Sumber : AND