Timesnusantara.com – KUTIM – Penyusutan dana yang diterima Pemerintah Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, berdampak langsung pada sejumlah kegiatan masyarakat. Penyesuaian anggaran membuat beberapa program rutin terpaksa dikurangi, termasuk kegiatan kader dan penanganan stunting.
Kepala Desa Maloy, Rusli, menjelaskan bahwa perubahan tersebut terjadi menyusul penurunan drastis dana yang diterima desa pada 2026. Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat yang pada periode 2024–2025 berkisar di angka Rp940 juta, kini menyusut menjadi sekitar Rp240 juta. Sementara itu, dana dari pemerintah kabupaten yang sebelumnya mencapai sekitar Rp4,5 miliar, kini turun menjadi kisaran Rp2,04 miliar.
Menurut Rusli, kondisi ini memaksa pihak desa memutar strategi dan menyesuaikan seluruh pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Dampak paling nyata terlihat pada program peningkatan kapasitas kader yang sebelumnya mendapat dukungan penuh.
“Karena efisiensi anggaran dari pusat, pelatihan-pelatihan kader yang dulu ada sekarang sudah tidak ada. Dana yang ditransfer pemerintah pusat ke desa juga sudah berkurang,” terangnya.
Selain pelatihan, penyesuaian anggaran turut memangkas honor kader serta frekuensi kegiatan pencegahan stunting. Rusli menyebutkan, honor kader mengalami penurunan, sementara kegiatan stunting yang sebelumnya dilakukan empat kali setahun kini dipangkas menjadi dua kali.
“Honor kader mau tidak mau mengalami penurunan. Kegiatan stunting yang dulu empat kali setahun, sekarang tinggal dua kali,” jelasnya.
Selain untuk program pemberdayaan, anggaran tersebut juga harus mencakup berbagai kebutuhan operasional dasar lainnya, termasuk honor perangkat desa dan biaya perjalanan dinas.
Namun demikian, Rusli menegaskan bahwa pemerintah desa tetap berupaya maksimal menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan dengan porsi anggaran yang ada. Pemerintah desa tidak ingin memaksakan program di luar kapasitas finansial saat ini.
“Kita tetap melaksanakan sesuai dengan kemampuan saja. Kita enggak boleh memaksa karena di mana kita mau dapat dana kalau pemerintah sudah mengurangi,” pungkasnya.(ADV/Kutim).
Editor : RF
Sumber : ALW