Timesnusantara.com – Kutim – Keberagaman masyarakat Kutai Timur (Kutim) membutuhkan jembatan komunikasi yang kuat agar perbedaan tidak berubah menjadi sumber perselisihan. Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menilai organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran strategis sebagai pengayom sekaligus penengah dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial.
Pesan tersebut disampaikan Mahyunadi saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) Kutim periode 2026–2030 yang berlangsung di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Sangatta. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya keberadaan organisasi paguyuban sebagai wadah komunikasi dan penyelesaian persoalan di tengah masyarakat.
Menurut Mahyunadi, organisasi yang memiliki kepengurusan jelas dapat membantu anggotanya menghadapi berbagai persoalan melalui pendekatan musyawarah. Dengan adanya pihak yang mampu mengayomi dan memfasilitasi komunikasi, potensi perselisihan diharapkan dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik lebih luas.
“Dengan adanya organisasi paguyuban, maka kita merasa tenang karena pasti minim konflik. Biasanya konflik itu kalau tidak ada yang mengayomi, tidak ada yang memediasi,” kata Mahyunadi saat diwawancarai di GSG Bukit Pelangi, Jumat (2/10/2026) yang lalu.
Ia menjelaskan, keberadaan organisasi tidak semestinya hanya menjadi tempat berkumpul berdasarkan kesamaan identitas maupun latar belakang. Lebih jauh, organisasi harus mampu memberikan rasa aman kepada anggotanya serta menghadirkan solusi ketika muncul persoalan yang membutuhkan penyelesaian bersama.
“Dengan ada paguyuban-paguyuban mudah-mudahan bisa jadi pengayom dari seluruh anggota paguyubannya,” ujarnya.
Mahyunadi memandang peran tersebut semakin penting mengingat Kutim merupakan daerah yang dihuni masyarakat dari berbagai suku, agama, budaya, dan daerah asal. Kemajemukan itu merupakan kekuatan sosial yang perlu dijaga melalui sikap saling menghormati dan keterbukaan dalam berkomunikasi.
Baginya, perbedaan tidak seharusnya menjadi penghalang dalam membangun daerah. Seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan mendukung keberlangsungan pembangunan.
“Kita tidak perlu menjadi sama untuk dapat hidup bersama. Kita boleh berbeda suku, agama, bahasa, bahkan pandangan, tetapi ketika bicara tentang Kutai Timur, kita mempunyai rumah yang sama dan kepentingan yang sama, yaitu menjaga Kutai Timur agar tetap aman, damai, maju, dan sejahtera,” tegas Mahyunadi.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa organisasi kemasyarakatan perlu mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan kelompok semata. Kehadiran paguyuban diharapkan mampu memperluas ruang dialog sekaligus memperkuat solidaritas antarwarga.
Dalam konteks kepengurusan LPADKT yang baru dilantik, Mahyunadi berharap organisasi tersebut dapat menjalankan fungsi sosial secara optimal. Pengurus diharapkan tidak hanya menjaga kekompakan internal, tetapi juga membangun hubungan baik dengan kelompok masyarakat lainnya.
Upaya menjaga keharmonisan juga membutuhkan komunikasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah serta unsur keamanan. Melalui hubungan yang konstruktif, organisasi kemasyarakatan dapat membantu menciptakan suasana kondusif yang menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan.
Mahyunadi juga mengungkapkan bahwa dirinya selama ini menjalin komunikasi cukup intens dengan jajaran LPADKT. Sebagai salah seorang penasihat organisasi, ia kerap berdiskusi mengenai berbagai persoalan, termasuk kegiatan kelembagaan dan peluang pengembangan ekonomi.
“LPADKT ini salah satu yang rutin berkomunikasi dengan saya. Kita sering bertukar pikiran, baik itu masalah organisasi maupun masalah-masalah bisnis dan sebagainya. Jadi saya juga sangat senang,” katanya. (ADV/Kutim).
Editor : RF
Sumber : ALW