Timesnusantara.com, KUKAR – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri meninjau langsung kondisi warga terdampak kebakaran di Jalan AM Alimuddin, Kelurahan Melayu, Tenggarong, Kamis (8/10/2026).
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi warga pascakebakaran sekaligus memastikan kebutuhan para korban dalam proses pemulihan dapat terpenuhi.
Kebakaran tersebut berdampak terhadap puluhan kepala keluarga dan menjadi salah satu kejadian kebakaran besar yang terjadi di wilayah Kukar.
Aulia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kukar berupaya meringankan beban masyarakat terdampak dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk perangkat daerah, relawan, lembaga sosial, dan masyarakat.
“Respons bantuan dari masyarakat sangat luar biasa. Kami berharap proses pemulihan pascakebakaran ini dapat dilakukan dengan cepat,” ujar Aulia.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel pemadam kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, pemerintah kecamatan, serta kelurahan yang sejak awal kejadian telah turun membantu masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan warga dapat segera ditangani.
Saat berdialog dengan sejumlah korban, Aulia menemukan bahwa kebutuhan warga tidak hanya berupa bahan makanan, tetapi juga perlengkapan pendukung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Salah satunya adalah peralatan memasak. Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui Plt Camat. Hasilnya, Baznas menyalurkan bantuan berupa perlengkapan memasak kepada warga terdampak.
“Kalau bahan makanan tersedia tetapi peralatan memasaknya tidak ada, tentu bahan makanan tersebut tidak dapat diolah dengan baik,” jelasnya.
Selain bantuan logistik, dukungan juga diberikan melalui dapur umum yang dibangun BPBD bersama Damkar. Sejumlah relawan dan masyarakat turut terlibat menyiapkan makanan bagi korban, relawan, maupun personel yang masih menjalankan proses penanganan dan pemulihan pascakebakaran.
Dalam evaluasi penanganan kebakaran, Aulia menyoroti persoalan ketersediaan air yang menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung tugas pemadam kebakaran.
Menurutnya, kawasan permukiman padat membutuhkan dukungan infrastruktur air, termasuk hidran atau titik-titik sumber air yang dapat dijangkau dengan cepat ketika terjadi kebakaran.
“Kita perlu melakukan pemetaan sekaligus menyiapkan sistem penyediaan air untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana kebakaran seperti ini,” katanya.
Pemkab Kukar juga akan mendorong penguatan pemanfaatan dana RT pada 2027 untuk membantu menyelesaikan persoalan yang menjadi kebutuhan masing-masing lingkungan.
Aulia menegaskan, dana RT tahun depan tidak akan dikurangi. Namun, penggunaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah.
“Tidak semua RT memiliki persoalan yang sama. Nanti kita lihat mana yang bisa ditangani melalui dana RT, sehingga pembiayaannya dapat kita optimalkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di masing-masing lingkungan,” ujarnya.
Khusus kawasan padat penduduk di Tenggarong, salah satu opsi penguatan dana RT adalah mendukung penyediaan air di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran.
Selain pemulihan fisik dan pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis warga terdampak.
Aulia menyebut, sebanyak 75 kepala keluarga terdampak kebakaran harus dipastikan memperoleh pendampingan dan pemantauan secara berkelanjutan.
“Dari 75 kepala keluarga yang terdampak, harus kita pastikan semuanya dapat terkelola dan terpantau dengan baik. Ini pekerjaan besar yang tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah,” ungkapnya.
Ia mengajak komunitas, relawan, dan masyarakat untuk ikut memantau kondisi para korban. Pendampingan diperlukan agar tidak ada warga yang terlewat dalam proses pemulihan pascakebakaran.
Menurut Aulia, peristiwa kebakaran dapat meninggalkan dampak psikologis bagi korban. Karena itu, proses pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga memastikan kondisi sosial dan psikologis warga mendapat perhatian.
“Pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan yang bersifat psikis dan memastikan proses pemulihan berjalan secara menyeluruh,” pungkasnya. (Adv)
Editor : RF
Sumber : AND