Timesnusantara.com – Samarinda – Penguasaan lahan secara turun-temurun belum sepenuhnya menjamin kepastian hak masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah aktivitas perkebunan, pertambangan, dan pertanian, warga masih berhadapan dengan klaim perusahaan yang mengantongi izin pemerintah atas lahan yang selama ini mereka tempati dan kelola.
Persoalan ini memperlihatkan rumitnya tata kelola pertanahan, terutama ketika riwayat penguasaan lahan oleh masyarakat tidak selaras dengan administrasi perizinan pemerintah. Akibatnya, tanah yang telah diwariskan antargenerasi berpotensi masuk dalam wilayah perizinan perusahaan dan memicu konflik berkepanjangan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut persoalan tersebut bukan hal baru. Konflik serupa tidak hanya terjadi di sektor perkebunan, tetapi juga pertambangan dan pertanian yang sama-sama membutuhkan lahan untuk kegiatan usaha.
Menurutnya, persoalan kerap muncul ketika masyarakat yang telah lama bermukim dan mengelola tanah warisan orang tuanya baru mengetahui bahwa lahan tersebut telah masuk dalam wilayah yang diberikan izin kepada pihak lain.
Padahal, proses perizinan dapat berlangsung secara berjenjang, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat. Dalam proses tersebut, ketidaksinkronan administrasi berpotensi menyebabkan izin usaha, bahkan Hak Guna Usaha (HGU), terbit di atas lahan yang sebelumnya telah dikuasai masyarakat.
“Di lapangan itu masyarakat sudah turun-temurun berdiam di satu tempat, sudah mewarisi itu dari orang tuanya. Ternyata ketika mereka mengecek status tanahnya, tiba-tiba ada pihak lain yang menyatakan tanah yang mereka tempati itu sudah dikuasai melalui izin yang diberikan,” ujar Firnadi.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut semakin kompleks karena status lahan di Kaltim terbagi dalam sejumlah kategori kawasan, mulai dari kawasan hutan, Hutan Produksi Terbatas (HPT), kawasan transmigrasi hingga Areal Penggunaan Lain (APL).
Perbedaan status kawasan dan riwayat penguasaan lahan membuat penyelesaian konflik tidak bisa hanya bertumpu pada dokumen perizinan maupun klaim kepemilikan masing-masing pihak. Penelusuran administrasi dan proses penerbitan izin juga diperlukan untuk mengetahui penyebab tumpang tindih tersebut.
Firnadi menilai, persoalan agraria melibatkan banyak pihak sehingga membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Keberadaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi salah satu unsur penting dalam menangani berbagai persoalan administrasi pertanahan yang selama ini memunculkan sengketa.
“Ini banyak faktor dalam tata kelola penanganan administrasi kenapa ada tumpang tindih. Saya kira problematik lahan itu memang melibatkan banyak pihak dan punya keanehan tersendiri. Makanya ada BPN, karena memang banyak masalah di situ,” pungkasnya.
Editor : RF
Sumber : WRK