Timesnusantara.com – Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, membuka opsi mengubah peruntukan kawasan aktivitas alih muat kapal atau ship to ship (STS) menjadi area penangkapan ikan bagi nelayan. Opsi tersebut muncul karena aktivitas STS di sejumlah perairan Kaltim dinilai belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara keberadaannya turut membatasi ruang tangkap nelayan.
Hamas, sapaan akrabnya, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan bersama sejumlah pemangku kebijakan sektor pelayaran dan kepelabuhanan. Di antaranya KSOP Samarinda, Balikpapan, dan Berau, serta instansi terkait lainnya.
Adapun yang dibahas mengenai kewenangan pengelolaan ruang laut, regulasi kepelabuhanan, hingga peluang daerah memperoleh pendapatan dari aktivitas pemanfaatan perairan. Hamas bilang, pemanfaatan kawasan laut untuk kegiatan usaha seharusnya memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
“Kalau begitu nanti kalau kita membahas RTRW, kita ganti saja itu posisinya, bukan untuk alih muat atau STS, tapi penangkapan ikan,” tutur Hamas beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, aktivitas STS di Muara Berau dan Muara Jawa telah berlangsung cukup lama. Namun, kegiatan tersebut dinilai belum memberikan pemasukan kepada pemerintah daerah, meskipun menggunakan ruang laut yang berada dalam wilayah kewenangan provinsi.
Kondisi tersebut, lanjut Hamas, perlu dievaluasi, terlebih keberadaan aktivitas usaha di kawasan perairan juga menimbulkan persoalan bagi masyarakat pesisir. Dia menyoroti keluhan nelayan yang kesulitan mengakses sejumlah wilayah tangkap karena kawasan tersebut telah digunakan untuk kegiatan usaha.
“Sekarang nelayan tidak bisa masuk ke situ, karena itu dulunya wilayah publik, tiba-tiba jadi privat, tidak boleh masuk,” tambahnya.
Hamas menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali peruntukan kawasan apabila aktivitas STS tidak memberikan kontribusi bagi daerah, sementara persoalan sosial dan dampak lingkungan tetap berpotensi menjadi tanggung jawab pemerintah.
Lebih jauh, ia juga menyoroti pengelolaan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang selama ini dijalankan pihak swasta. Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuka peluang bagi perusahaan daerah atau BUMD untuk terlibat dalam pengelolaan jasa kepelabuhanan agar aktivitas ekonomi di perairan Kaltim dapat memberikan manfaat bagi daerah.
Saat ini aktivitas STS di Muara Berau disebut melibatkan hampir 150 kapal. Jumlah itu belum termasuk kegiatan di Muara Jawa, Kutai Timur, Berau, dan Balikpapan.
Dia menegaskan, dorongan keterlibatan BUMD bukan semata-mata untuk mengambil alih usaha swasta, melainkan memastikan daerah juga memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayahnya.
“Kenapa tidak diberikan kepada perusda supaya ada PAD. Itu saja sebetulnya yang kita inginkan,” tegasnya.
Tambahan PAD dari aktivitas pemanfaatan ruang laut dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah, terutama di tengah kondisi pendapatan daerah yang semakin terbatas. Peningkatan penerimaan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kita kalau ada PAD kan buat siapa? Buat rakyat. Itu akan menambah pendapatan daerah, maka APBD kita akan meningkat,” pungkas Hamas.
Editor : RF
Sumber : WRK