Timesnusantara.com – Samarinda – APBD Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 diproyeksi menyusut hingga menyisakan sekitar Rp12 triliun. Dengan ruang fiskal yang kian sempit, pemerintah daerah dituntut cermat memilah prioritas agar belanja wajib tidak ikut terganggu.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan penyusunan anggaran mesti berangkat dari pemenuhan belanja wajib (mandatory spending). Menurutnya, pemerintah perlu menghitung matang kemampuan keuangan daerah sebelum menetapkan program dan kegiatan dalam APBD 2027.
“Yang pertama kita lihat itu mandatory spending. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk gaji pegawai. Itu yang harus diperhatikan lebih dulu,” katanya, Selasa (17/11/2026).
Di tengah proyeksi penurunan APBD, Agusriansyah mengingatkan agar pemenuhan belanja wajib tidak tergerus pembiayaan program lain. Sebab, semakin terbatas ruang fiskal, penentuan prioritas kian krusial.
Selain kapasitas anggaran, Agusriansyah menyoroti ketidaksinkronan pembagian kewenangan pusat dan daerah. Ia mencontohkan urusan pendidikan yang kewenangannya terbagi antara provinsi dan kabupaten/kota, tetapi sejumlah program pemerintah pusat turut berjalan di sektor yang sama.
Pembangunan Sekolah Garuda Transformasi misalnya, dinilai menimbulkan persoalan karena pusat mengambil peran pada jenjang yang menjadi kewenangan provinsi. Di sisi lain, pemerintah pusat juga membangun Sekolah Rakyat, padahal pendidikan dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota.
Menurut Agusriansyah, pembagian kewenangan semestinya selaras dengan pembagian tanggung jawab pembiayaan. Ia juga menyinggung kebijakan transfer ke daerah (TKD) yang dikaitkan dengan pembangunan dan layanan pendidikan.
“Tidak hanya anggaran yang dipotong, tapi kewenangannya pun kelihatannya diambil alih. Ini juga persoalan buat bangsa ini dalam menangani undang-undang tentang pembagian kewenangan daerah,” tegasnya.
Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), ia menilai dokumen itu harus menjadi alat membaca kemampuan keuangan daerah sekaligus menentukan prioritas sementara sebelum anggaran ditetapkan. Karena itu, kebutuhan mendasar perlu menjadi pertimbangan utama di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
Agusriansyah menambahkan, program pemerintah seperti Gratispol tetap bisa diakomodasi selama tidak mengganggu belanja wajib. Namun, bila penurunan APBD kian menekan anggaran, pemerintah harus berani mengevaluasi pos yang bisa disesuaikan.
“Selama mandatory spending tidak terganggu, silakan saja. Tapi kalau semakin tergerus, pemerintah harus berani menentukan, apakah Gratispol yang jadi korban atau kesejahteraan pegawai yang harus dievaluasi,” tegasnya. (Adv21/dprdkaltim)
Editor: RF
Sumber: WRK
