Timesnusantara.com – Samarinda – Kewajiban kebun plasma 20 persen bagi masyarakat masih menjadi ganjalan dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kutai Barat (Kubar). Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menilai kemitraan plasma di daerah itu belum berjalan baik dan layak mendapat perhatian.
Menurut Ekti, kewajiban tersebut menyangkut hak masyarakat, terutama petani di sekitar kawasan perkebunan. Soal ini, kata dia, tengah didalami DPRD Kubar lewat Panitia Khusus (Pansus) Kelapa Sawit.
“Kalau saya lihat di Kubar termasuk kurang baik kalau terkait dengan plasma. Sawit itu kembali ke hak petani, 20 persen plasma. Itu yang lagi di-treatment anggota DPRD Kubar,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Pansus tersebut, ikut mengurai kemitraan plasma yang belum menemukan titik temu dengan pihak investor.
Persoalan ini sebelumnya sudah menjadi perhatian DPRD Kubar. Pada 15 April 2026, dewan menyampaikan rekomendasi pembenahan tata kelola perkebunan sawit kepada kepala daerah. Salah satu poinnya mendorong realisasi kebun plasma minimal 20 persen bagi masyarakat, disertai transparansi pengelolaan koperasi mitra.
Data Dinas Perkebunan Kaltim yang dipaparkan Oktober 2026 menunjukkan realisasi plasma di Kubar baru 7,84 persen. Angka itu tertinggal dari Kutai Timur (12,01 persen), Berau (13,37 persen), dan Paser (21,20 persen).
Selain sawit, Ekti turut menyoroti penataan sektor pertambangan di Kubar. Ia melihat pembenahan administrasi, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), mulai berjalan. Menurutnya, langkah itu bukan untuk mempersulit perusahaan, melainkan merapikan hal-hal yang belum tertata, khususnya jaminan reklamasi.
“Sekarang ini sudah lumayan dirapikan, termasuk RKAB, yang tentu bukan dipersulit. Yang kurang bagus itu soal jaminan reklamasinya, karena ada proses dari Menteri Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan ESDM,” katanya.
Menyinggung masuknya investasi ke Kubar, Ekti menegaskan pemerintah daerah tidak bisa menghalangi karena perizinannya berada di pusat. Daerah, ujarnya, tinggal mengikuti prosesnya. Ia berharap setiap investasi yang berjalan tetap membawa manfaat bagi daerah dan masyarakat.
“Kita tentu tidak bisa menghalangi namanya investasi. Perizinan itu kan di pusat, kita daerah tinggal berproses saja. Yang penting tujuannya baik, pasti kita setuju dan sepakat,” pungkasnya. (Adv20/dprdkaltim)
Editor: RF
Sumber: WRK
