Bagikan 👇

Timesnusantara.com – Samarinda – Penguatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda). Melalui tujuh agenda pembahasan yang melibatkan komisi dan panitia khusus (Pansus), DPRD berupaya menggali potensi penerimaan daerah dari berbagai sektor.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, usai agenda Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim yang digelar pada Rabu (18/11/2026). Dalam rapat tersebut, sejumlah komisi dan Pansus menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan Raperda yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan agenda rapat, tujuh pembahasan tersebut mencakup satu Raperda yang ditangani Komisi I, dua Raperda penugasan Komisi II, serta empat Raperda yang dibahas melalui Pansus.

Raperda yang menjadi pembahasan Komisi I berkaitan dengan perubahan ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, khususnya penyesuaian kelembagaan BPBD.

Sementara Komisi II membahas perubahan kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perubahan bentuk Perusahaan Daerah PT Sylva Kaltim Sejahtera menjadi Perseroda.

Adapun empat Raperda yang dibahas melalui Pansus meliputi Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS), Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sabaruddin menjelaskan, berbagai pembahasan tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya memperluas sumber penerimaan daerah. Menurutnya, kondisi fiskal Kaltim yang dinilai belum cukup baik mendorong perlunya langkah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor.

“Semua Pansus ini mengarah kepada sektor pendapatan asli daerah untuk penggalian sektor pendapatan asli daerah. Karena fiskal kita di Kalimantan Timur kurang baik, sehingga ada tujuh Pansus ini diusulkan untuk menciptakan sektor pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Dari sejumlah agenda tersebut, Sabaruddin secara khusus menyoroti pembahasan perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah yang menjadi penugasan Komisi II. Ia menilai pembaruan aturan diperlukan agar potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap dapat dioptimalkan.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian di antaranya pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, serta pajak alat berat. Menurutnya, aktivitas perusahaan yang menggunakan kendaraan dan peralatan operasional di Kaltim seharusnya turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Contohnya, kata dia, perusahaan yang menggunakan kendaraan bermotor berpelat nomor luar daerah, tetapi kendaraan tersebut beroperasi dan memanfaatkan infrastruktur jalan di Kaltim. Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian karena penerimaan pajak kendaraan berpotensi masuk ke daerah lain, sedangkan pembangunan dan pemeliharaan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Logikanya begini, perusahaan yang beroperasi menggunakan kendaraan bermotor berpelat nomor luar, mereka beli dari luar, dipakai di sini, di Kalimantan Timur. Sementara yang menganggarkan infrastruktur itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kan tidak fair juga rasanya,” kata Sabaruddin.

Ia menilai kondisi tersebut perlu dibenahi agar daerah yang menjadi lokasi aktivitas perusahaan juga memperoleh manfaat dari penerimaan pajak. Terlebih, kendaraan yang digunakan untuk kegiatan usaha turut memanfaatkan jalan dan infrastruktur yang pembangunannya membutuhkan anggaran pemerintah provinsi.

Oleh karena itu, Sabaruddin mengimbau perusahaan yang beroperasi di Kaltim untuk lebih memperhatikan kewajiban perpajakan serta memberikan kontribusi kepada daerah. Ia berharap kesadaran tersebut tumbuh seiring dengan pemanfaatan fasilitas dan infrastruktur yang disediakan pemerintah.

“Nah, oleh karenanya, kita mengimbau kepada perusahaan-perusahaan, coba sadar bahwa ada tanggung jawab kepada perusahaan-perusahaan itu untuk memberikan kontribusi di Kalimantan Timur melalui sektor pendapatan asli daerah,” pungkas Sabaruddin. (Adv26/dprdkaltim)

Editor: RF
Sumber: WRK

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *