Timesnusantara.com – Samarinda – Perubahan jadwal rapat paripurna terkait kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian DPRD. Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyesuaikan agenda dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.
Pernyataan tersebut disampaikan Ekti menanggapi interupsi Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, dalam Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026). Darlis sebelumnya menyampaikan kekhawatiran mengenai penundaan agenda pembahasan APBD yang dinilai telah beberapa kali mengalami perubahan jadwal.
Ekti menjelaskan, penundaan agenda kali ini berkaitan dengan waktu pelaksanaan rapat yang bergeser dari jadwal semula. Rapat yang awalnya direncanakan berlangsung pukul 09.00 Wita baru dimulai sekitar pukul 10.30 Wita. Selain itu, pembahasan laporan akhir panitia khusus (Pansus) membuat jalannya paripurna berlangsung cukup lama.
Dengan waktu yang semakin terbatas dan agenda yang berdekatan dengan pukul 14.00 Wita, Ekti menduga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum siap melanjutkan agenda kesepakatan KUA-PPAS. Karena itu, pembahasan kemudian dijadwalkan kembali pada hari berikutnya.
“Karena berdekatan dengan jam 02.00, mungkin kesiapan daripada TAPD atau segala macam belum siap, sehingga dipindahkan besok. Besok tentu masih bisa karena kita itu sebenarnya besok mulai reses. Tetapi pagi kan masih bisa,” jelas Ekti.
Ia menilai penjadwalan ulang tersebut masih memungkinkan dilakukan karena agenda reses DPRD pada hari berikutnya belum menghalangi pelaksanaan rapat pada pagi hari.
Saat ditanya mengenai jumlah perubahan jadwal yang telah terjadi, Ekti mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun, ia menjelaskan perubahan agenda selama ini berkaitan dengan kebutuhan penyesuaian waktu antara DPRD dan Pemprov Kaltim.
Menurutnya, DPRD telah menyusun jadwal melalui rapat Bamus. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi juga menyampaikan permohonan perubahan jadwal melalui surat Sekretaris Daerah (Sekda), sehingga DPRD perlu menyesuaikan agenda yang telah ditetapkan.
“DPRD kan sudah menjadwalkan sesuai Bamus. Nah, tetapi Bu Sekda bersurat, minta tanggal ini. Kita pindahkan tanggal yang diminta, geser lagi, seperti itu,” ujarnya.
Meski memahami perlunya sinkronisasi jadwal antara legislatif dan eksekutif, Ekti mengingatkan perubahan agenda yang berulang dapat menyulitkan DPRD dalam menjalankan rangkaian kegiatan yang telah disusun.
Ia menegaskan, setiap jadwal rapat DPRD telah melalui pembahasan di Bamus dan kemudian diparipurnakan. Karena itu, Pemprov Kaltim diharapkan dapat menyesuaikan kesiapan pembahasan dengan agenda yang sudah disepakati bersama.
Ekti juga menyoroti potensi munculnya anggapan bahwa DPRD tidak menjalankan proses penjadwalan dengan baik apabila agenda terus bergeser. Padahal, menurutnya, lembaga legislatif telah bekerja berdasarkan jadwal yang ditetapkan melalui mekanisme internal.
“Kita berharap ke depan tentu Pemprov bisa menyesuaikanlah, karena kalau sampai beberapa kali itu ya tentu seperti yang kita dengar Pak Haji Darlis tadi kan ada kekhawatiran. Takutnya nanti dikira DPRD yang tidak berproses dengan baik penjadwalannya, karena kita DPRD ini bekerja sesuai jadwal Bamus,” tandas Ekti. (Adv25/dprdkaltim)
Editor: RF
Sumber: WRK
