Bagikan 👇

Timesnusantara.com – Samarinda – Stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV) dinilai masih menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan HIV di Kalimantan Timur (Kaltim). Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar masyarakat tidak takut menjalani pemeriksaan maupun pengobatan.

Darlis mengatakan, penanganan HIV tidak cukup hanya mengandalkan layanan kesehatan dan ketersediaan obat. Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan atau skrining juga menjadi hal penting, terutama bagi mereka yang berisiko maupun yang belum mengetahui status HIV-nya.

Menurutnya, banyak orang enggan menjalani pemeriksaan karena merasa sehat dan tidak mengalami gejala. Selain itu, ketakutan terhadap stigma negatif apabila diketahui memiliki HIV turut membuat sebagian orang menghindari tes.

Padahal, HIV dapat dikendalikan melalui pengobatan yang dijalani secara rutin. Karena itu, ia menilai upaya menghilangkan stigma perlu berjalan bersamaan dengan peningkatan akses pemeriksaan dan pengobatan.

“Yang paling pokok harus ditangani sebetulnya adalah persoalan stigma. Proses pengobatan HIV, sepanjang orang yang mau berobat, sebetulnya itu relatif mudah. Tapi yang paling sulit adalah orang mau berobat,” ujar Darlis, Sabtu (21/11/2026).

HIV pada tahap awal dapat tidak menunjukkan gejala sehingga seseorang bisa merasa dirinya sehat meskipun telah terinfeksi. Kondisi tersebut membuat pemeriksaan menjadi penting untuk mengetahui status HIV sedini mungkin dan mendapatkan penanganan yang tepat.

Ia menilai ketakutan terhadap diskriminasi di lingkungan sosial menjadi salah satu alasan orang enggan melakukan skrining. Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman bahwa HIV dapat dikendalikan dengan pengobatan, sehingga orang yang terinfeksi tetap dapat menjalani kehidupan secara produktif.

“Ketika orang misalnya mau dites, pertama dia merasa dirinya sehat, yang kedua adalah dia khawatir kalau ternyata di posisi HIV-AIDS terjadi stigma negatif di masyarakat, itu yang dihindari,” katanya.

Upaya mengurangi stigma dan diskriminasi tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan maupun Dinas Kesehatan. Peran berbagai elemen masyarakat diperlukan untuk membangun pemahaman yang benar mengenai HIV sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih terbuka bagi ODHIV.

Ia menyebut tokoh masyarakat, tenaga pendidik, sekolah, pondok pesantren, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga organisasi dan dinas di luar sektor kesehatan perlu terlibat dalam memberikan edukasi.

Menurutnya, pemahaman masyarakat harus terus diperluas agar orang yang terinfeksi HIV tidak dikucilkan maupun kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan menjalani kehidupan sosial.

“Mari kita berjuang bersama-sama untuk meminimalisir stigma yang ada itu, sehingga orang bisa dengan sukarela melakukan screening HIV itu,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan, apabila seseorang terdeteksi positif HIV, pengobatan tetap dapat dilakukan untuk mengendalikan virus. Terlebih, layanan pengobatan HIV tersedia secara gratis, sehingga masyarakat tidak seharusnya menunda penanganan karena takut biaya maupun stigma.

Darlis berharap pemahaman mengenai HIV yang dapat dikendalikan melalui pengobatan semakin luas di masyarakat. Dengan begitu, orang yang membutuhkan pemeriksaan dapat mengakses layanan kesehatan secara sukarela tanpa takut mendapat perlakuan diskriminatif.

“Kalau pun dia terbukti terpapar, dia bisa berobat dengan baik, apalagi obatnya gratis,” pungkas Darlis. (Adv42/dprdkaltim)

Editor: RF
Sumber: WRK

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *