Bagikan 👇

Timesnusantara.com – Samarinda – Penanganan anak terlantar di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari. Kepastian status hukum, identitas kependudukan, hingga pendampingan perwalian juga diperlukan agar anak-anak tersebut mendapat perlindungan dan dapat mengakses hak-haknya secara utuh.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, anak terlantar, baik yang berada di jalanan maupun tinggal di panti asuhan, masih menghadapi persoalan administrasi dan status hukum. Kondisi tersebut dapat membuat mereka kesulitan ketika hendak mengakses layanan pendidikan, kesehatan, maupun program bantuan pemerintah.

Menurutnya, kejelasan identitas menjadi salah satu hal mendasar yang harus dipenuhi. Sebab, tanpa dokumen kependudukan yang jelas, anak-anak berisiko tidak memperoleh layanan yang semestinya menjadi hak mereka.

“Tanpa identitas kependudukan, anak-anak ini akan kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, dan program-program pemerintah,” ujarnya.

Selain pendataan, Hasanuddin menilai diperlukan pendampingan hukum untuk membantu menyelesaikan persoalan administrasi dan memastikan anak yang membutuhkan memiliki wali secara sah. Langkah tersebut penting agar perlindungan terhadap anak tidak sebatas pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup kepastian kedudukan hukumnya.

Ia menyebut penanganan persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga jajaran kejaksaan. Kolaborasi itu diperlukan untuk mengidentifikasi anak-anak yang belum memiliki kejelasan administrasi sekaligus membantu penyelesaian persoalan hukumnya.

DPRD Kaltim, lanjut Hasanuddin, akan melihat kebutuhan regulasi yang dapat memperkuat perlindungan terhadap anak terlantar. Aturan yang sudah ada akan dievaluasi, termasuk kemungkinan revisi maupun pembentukan ketentuan baru apabila diperlukan.

Dukungan anggaran bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar pendataan, pendampingan hukum, hingga proses perwalian dapat terlaksana.

“Kami akan memastikan alokasi anggaran yang memadai bagi OPD terkait, agar upaya pemenuhan hak anak ini bisa berjalan,” tutupnya. (Adv40/dprdkaltim)

Editor: RF
Sumber: WRK

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *