Timesnusantara.com – Samarinda.
Bantuan dari Pemerintah Pusat yaitu Bantuan Langsung Tunia (BLT) program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.
Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat tekanan berbagai kenaikan harga secara global.
Dengan adanya BLT BBM ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian.
Akan tetapi, BLT yang dipertanyakan terkait penyalurannya kepada masyarakat langsung, dinilai tidak tepat sasaran.
Menurut Sani Bin Husain selaku Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, BLT dinilai akan salah sasaran. Mengapa bisa terjadi salah sasaran, karena ketidak sinkronan pemerintah pusat dan daerah, dan yang mendapatkan BLT tidak hanya rakyat miskin tetapi rakyat yang rawan miskin.
“Orang menengah yang gara-gara kenaikan bbm itu jatuh miskin, itu perlu dipikirkan juga tuh. Kita gak miskin cuma standarnya miskin kan terlalu lama, gaji 500 ribu katanya gak miskin, itu miskin,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan, akan rawannya penyelewengan dana BLT atau Korupsi.
“Korupsi bansos kan pernah terjadi, korupsi tingkat level bawah. Nanti ada petugasnya narik uang, ada potongan dari keluharan , ada potongan dari sini situ, jadi BLT itu buka solusi lah,” Ucapnya.
Sani menilai, Dana BLT ini akan menjadi rawan salah sasaran dan rawan penyelewengan, ini bukan solusi bagi masyarakat.
“Bagi saya BLT Ini cuma gula-gula aja, supaya kita ini gak terlalu ribut lah, ini buka solusi. Solusinya ya turunin BBM,” tutupnya.
- Penulis RF