Timesnusantara.com – Samarinda.
Peristiwa banjir di Kota Samarinda yang disebabkan bangunan fisik pengendalian banjir seperti drainase, gorong-gorong, saluran air yang ada di pemukiman penduduk seperti got atau selokan tidak mampu menyalurkan air hujan dengan baik.
Kenyataannya dalam kondisi normal seharusnya tidak terjadi apabila saluran air yang ada teriintergrasi dengan baik, mengalir dengan lancar mulai dari selokan atau got, drainase, gorong-gorong, Sungai Karang Mumus terus mengalir ke Sungai Mahakam.
Curah hujan yang mendera Kota Samarinda terjadi berulang- ulang dan manusia sehingga kondisi real terhadap pengendalian banjir hendaknya menjadi perhatian Pemerintah untuk lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendalian banjir untuk menghindari dampak bencana.
Seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat Jalan Kebon Agung, RT 03 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Begitu hujan tiba, sering terjadi genangan air serta banjir yang membuat air mengairi rumah warga.
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Samarinda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun yang menggelar serap aspirasi masyarakat Kota Samarinda, yang sesuai dengan agenda DPRD Kota Samarinda waktu lalu, ia menerima berbagai macam masukan dan pendapat dari warga di kawasan itu, yang menjadi sorotan salah satunya ialah perbaikan drainase hingga perbaikan tempat ibadah.
“Menurut pengakuan warga, ada yang tempat tinggalnya sering kebanjiran saat hujan deras, bahkan sampai setinggi dada orang dewasa,” ucapnya.
Diketahui sebelumnya para anggota DPRD Samarinda telah memulai reses, yang telah dilakukan sejak Kamis (6/10/2022) lalu. Digelarnya reses ini untuk menindak lanjuti keluhan warga kota samarinda.
Selanjutnya ia menjelaskan, banyak warga Kebon Agung yang mengharapkan adanya perhatian khusus dari Pemerintah dan dengan adanya pembangunan gorong-gorong, diharapkan juga mampu mengurangi genangan serta banjir di kawasan itu saat hujan deras.
“Memang membutuhkan anggaran yang sangat besar, dari pokok pikiran saja tidak akan cukup. Tapi rehabilitasi secara permanen diperlukan,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda ini menjanjikan agar persoalan ini segera ia komunikasikan dengan Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda Desy Damayanti. Untuk mengurangi genanan tersebut diperlukan konstruksi ulang drainase, yang selama ini menjadi pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.
“Karena sistem drainase di wilayah itu tidak optimal, sehingga air yang harusnya mengalir ke sungai karang mumus menjadi tersendat. Semoga permasalahan ini bisa ditangani tahun depan,” ucapnya.
Tak lupa ia juga menyebut, persoalan ini memang menjadi tugasnya selaku dapil di kawasan tersebut, untuk mengusulkan hal ini kepada dinas terkait. Selain infrastuktur masyarakat juga minta perhatian lebih pada tempat ibadah, serta usulan lain.
“Ada juga warga yang mengusulkan perbaikan masjid dan pengadaan alat Rabana. Yang pasti, usulan itu yang akan saya kerjakan dulu,” tutupnya.
- RF