Timesnusantara.com – Samarinda.
Operasi Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat, dengan harga yang telah disubsidi.
Operasi pasar murah menjadi salah satu langkah strategis menekan laju inflasi, dan menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok yang saat ini sebagian diantaranya melambung tinggi.
Mengenai hal tersebut, Laila Fatihah selaku Anggota Komisi II DPRD Samarinda mengemukakan pendapatnya, menurutnya agar pelaksanaan operasi pasar murah di Samarinda tepat sasaran harus adanya evaluasi kembali, terutama terkait tempat pelaksanaannya.
Perlu diketahui, pelaksanaan operasi pasar murah tersebut berlangsung hingga bulan Desember 2022 mendatang dan akan dilaksanakan di sejumlah lokasi Kota Samarinda.
Menurut Laila Fatihah ketika operasi pasar murah dilaksanakan, seharusnya terlebih dahulu ditentukan lokasi yang tepat, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah agar dapat dijangkau semua kalangan elemen masyarakat.
Ia merasa tidak setuju jika pelaksanaan operasi murah dilaksanakan di kompleks kantor pemerintahan, seperti yang telah dilaksanakan di kompleks Museum Samarinda pada, Senin (7/11/2022).
Ia menjelaskan, jika pelaksanaan operasi pasar murah dilaksanakan di kompleks kantor pemerintahan, maka besar kemungkinan hanya didominasi oleh para pegawai pemerintahan saja.
“Operasi pasar murah terlebih dahulu itu dilihat segmen-nya. Segmen-nya yang mana dulu, kalau di kompleks kantor-kantor pemerintahan ya pasti pegawai yang memanfaatkan,” kata Laila Fatiha. Senin (7/11/2022).
Ia mengakui, bahwa secara kondisi perekonomian memang tidak semua pegawai bisa dianggap mampu atau tergolong ekonomi menengah ke atas.
Namun, dengan memilih lokasi yang tepat, maka pelaksanaan pasar murah tersebut dipastikan tepat sasaran.
Laila menyarankan agar pelaksana operasi pasar murah dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah.
“Kalau menurut saya Pemerintah harus lebih masuk ke tingkat kelurahan, kalau di tingkat kelurahan ini lebih mengena, tepat sasaran,” pungkasnya.