Timesnusantara.com – Samarinda.
Adanya kuota 30% bagi perempuan untuk duduk di legislatif adalah langkah pertama yang penting dilakukan sebelum kemudian dilakukan langkah lainnya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan duduk di legislatif (lembaga pengambil keputusan).
Kuota 30% caleg perempuan merupakan suatu intervensi yang telah dilakukan di Indonesia, yang merupakan kebijakan kuota bagi perempuan agar bisa masuk ke dalam jajaran politik melalui calon legislatif.
Dimulai dari desakan usulan para aktifis perempuan di Indonesia, dan perjuangan untuk
mensahkannya dalam UU, serta usaha yang cukup berat dalam pemenuhan kebijakan ini, akhirnya affirmative action ini dapat dilak- sanakan.
Mengenai hal ini Muhammad Samsun menanggapi bahwasanya pendidikan kader bukan hanya tersedia bagi kaum lelaki, melainkan juga bagi kaum perempuan di seluruh wilayah, termasuk Benua Etam.
Wakil Ketua DPRD Kaltim ini Mempertegas pernyataan tersebut, ia pun menjelaskan bahwasanya fraksi PDI Perjuangan memiliki dua angkatan yang menyediakan pendidikan kader khusus bagi para perempuan.
“Ini tingkatannya setara dengan pendidikan kader pratama, tapi kita khususkan untuk kader perempuan,” ungkapnya, Kamis (10/11).
Pendidikan kader khusus perempuan ini, diakui Samsun menjadi peluang besar bagi fraksi PDIP, agar tidak mengalami kesulitan apabila mencari kuota 30 persen, bagi calon legislatif (caleg) perempuan.
“Ketika cari kuota 30 persen untuk caleg perempuan, otomatis kita udah tidak kesulitan lagi, karena sudah khusus kita persiapkan untuk itu,” bebernya.
Ia menuturkan, ketika para perempuan ingin maju jadi kepala daerah, maka akan disiapkan sekolah khusus kader kepala daerah.
Hal yang sama pun berlaku, apabila ingin menjadi Wali Kota dan tidak mempunyai pengalaman, para perempuan juga tidak perlu khawatir karena kursus khusus bagi perempuan akan disiapkan.
“Tidak perlu khawatir, kita buka kesempatan seluas-luasnya, ruang untuk perempuan di PDIP sangat terbuka lebar,” pungkasnya.