Timesnusantara.com – Samarinda.
Ketua Komisi II DPRD Prov. Kaltim Nidya Listiyono, berikan kritikan persoalan wacana kenaikan biaya ibadah haji oleh Kementerian Agama yang dikeluhkan masyarakat, khususnya yang beragama Islam.
Menurut Tio sapaan akrabnya mengatakan, pemerintah pusat seharusnya menyesuaikan dengan biaya di Arab Saudi yang justru berbalik dari berita di Arab Saudi, dengan melakukan penurunan biaya ibadah haji.
“Kalau saya lihat berita dari saudi, bahwa sebenarnya biaya di turunkan kalau dari sana,” ucapnya saat ditemui awak media.
Pasalnya, pemerintah mewacanakan kenaikan biaya haji sebesar Rp69 juta, dari semula Rp35 juta. Dengan skema 70 persen biaya ditanggung oleh calon jamaah haji dan 30 persen ditanggung oleh pemerintah pusat.
Tio mengatakan, meskipun masih menjadi wacana, namun kabar tersebut cukup mengagetkan baginya dan umat Muslim lain yang berkeinginan mendaftar sebagai calon jemaah haji tahun ini.
Melihat hal tersebut Ia mengatakan, pemerintah pusat hendaknya melakukan penyesuaian harga terhadap turunnya biaya haji di Arab Saudi.
“Sementara dari pemerintah ada wacana untuk menaikkan. Seharusnya, pemerintah itu yang pertama dilakukan adalah menyinkronkan terkait biaya,” ucapnya.
Tio berupaya mendorong pemerintah pusat untuk memaksimalkan diplomasi kepada Arab Saudi, negosiasi yang optimal dari Pemerintah Indonesia, bisa menekan kenaikan biaya haji.
Walaupun kelak memang harus menaikkan biaya haji, politisi Golkar tersebut mengharapkan transparansi yang jelas terkait detailing kenaikan biaya haji tersebut.
“Kalau kemudian ada kenaikkan, pemerintah harus terbuka terkait variabel cost nya apa saja. Entah itu harga pesawat, penginapan atau v-cost lainnya, harua di transparansikan,” tutupnya..