Timesnusantara.com – Samarinda.
Khusus untuk pengendalian banjir di Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang (PUPR dan Pera) telah melakukan langkah-langkah terukur sesuai arahan Gubernur Isran Noor.
Terutama melakukan normalisasi Sungai Karang Mumus secara menyeluruh. Teknis pelaksanaan normalisasi sungai dilakukan mulai dari hilir hingga hulu sungai.
Normalisasi Sungai Karang Mumus juga berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Samarinda khususnya dalam hal penyelesaian dampak sosial.
Tak dipungkiri, atas kinerja Pemrov Kaltim dan Pemkot Samarinda tiap tahunnya selalu menunjukkan perkembangan signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Jasno mengatakan, hingga tahun 2022, proses normalisasi SKM bahkan telah mencapai 70 persen, dengan mencapai 12 km dari 17 km panjang sungai.
“Untuk anggaran normalisasi SKM pada 2022, dialokasikan mencapai total Rp 51 miliar, dari kantong Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, dan BWS,” ucapnya saat ditemui awak media.
Bahkan untuk program pengendalian banjir melalui normalisasi Sungai Karang Mumus ini selama empat tahun berturut-turut sejak 2019 hingga 2022, Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda terus memberikan alokasi untuk penanganan banjir Samarinda dan berlanjut hingga 2023.
Menurut Jasno, hal ini terus memberikan dampak positif bagi kemaslahatan masyarakat dan lingkungan. Terlebih upaya ini semakin diperluas dan dapat menampung lebih banyak debit air.
“Kita bisa lihat kawasan dr soetomo mulai segiri sampe tarmidi sudah mulai kelihatan normalisasi dari pemerintah kota maupun provinsi mulai berkurang dampaknya, karna jika bisa diperluas fungsinya bisa menampung lebih banyak debit air,” ucapnya.
Jasno menilai, penanganan yang dilakukan memiliki dampak sangat positif. Luasan genangan banjir, tinggi areal genangan dan durasi waktu genangan banjir mengalami penurunan signifikan.
“Kita berharap walikota bisa teruskan sampai Jalam Tarmidi dan Kehewanan, apabila ini bisa dilakukan normalisasi maka pengendalian banjir akan bisa ditanggulangi, ini diharapkan bisa jadi prioritas,” pungkasnya.