Timesnusantara.com – Samarinda.
Ketua komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan Dishub sedang melakukan penerapan pembayaran parkir non tunai yang masih belum berada dalam pengawasan keamanan Closed Circuit Television (CCTV), serta operasi truk yang kurang pengawasan sehingga sembarangan melintas di bahu-bahu jalan.
Hal tersebut dikatakan. Pada saat pertemuan rapat dengar pendapat bersama dengan Dishub dan Dinas pendidikan, dan Dinas Kesehatan dalam rangka tindak lanjut LKPJ Wali kota, di ruang rapat sekretariat DPRD Samarinda. Kamis, (13/04/23).
Melihat hal itu, Ketua Pansus LKPJ tersebut menyoroti adanya kendaraan besar yang padat lalu lintas dan jam operasional untuk melintas di Jembatan Mahkota II Samarinda yang masih menjadi catatan Pansus LKPJ DPRD Samarinda.
“Kalau Dishub Samarinda, itu banyak disorot terkait masalah parkir yang non tunai dan juga mobil besar yang melintas di Mahkota II, itu yang menjadi catatan kita karena kurang pengawasan. Itu nanti kita akan diskusikan untuk mencapai keberhasilan yang baik,” tuturnya
Sementara itu, dari Disdikbud Kata Fuad. Menyampaikan beberapa keluhan terkait banyaknya sekolah yang terendam banjir, serta masih banyak penggabungan kelas antara murid normal dan murid berkebutuhan khusus sehingga itu dikatakan tidak maksimal dalam melakukan kegiatan pembelajaran ditambah dengan banyaknya guru PNS yang belum dapat sertifikasi
“Terkait masalah pendidikan yang disorot adalah banyaknya sekolah yang banjir dan sekolah yang dilakukan penggabungan dengan yang berkebutuhan khusus sehingga mengganggu murid-murid yang normal, sama masalah guru PNS. Itu kita minta untuk diselesaikan” tegasnya
Kemudian, dari Pihak Dinkes juga menyampaikan beberapa kendalanya, yakni terkait perencanaan pembangunan rumah sakit tentara dan swasta yang ada di Samarinda, hal tersebut mengingat bahwa setiap tahunnya kenaikan jumblah penduduk Samarinda terus meningkat. Sehingga pihak Dinkes berharap agar rencana pembangunan tersebut lekas terealisasi.
“Nanti Dinkes akan membangun beberapa rumah sakit Tentara, dan beberapa rumah sakit swasta karena masih sangat kurang penanganan medis di kota Samarinda, akhir-akhir ini juga banyak keluhan masyarakat terkait terbatasnya rumah sakit,” imbuhnya.
Dengan banyaknya masukan serta usulan yang diberikan itu, Politisi asal Gerindra tersebut berharap agar program pemerintah kota nantinya dapat terealisasikam dengan semestinya, terlebih ini kepentingan bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kota Samarinda.
“Ya kita berharap program pemerintah kota melalui Walikota yang beliau selalu menginginkan pelayanan yang maksimal untuk rakyat,” harapnya.