Timesnusantara.com- Kalimantan Timur. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti masalah pendidikan terkait ketidakmerataan sistem zonasi sekolah di Kota Samarinda.
Puji mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi di mana beberapa wilayah di Kota Samarinda tidak memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, yang kemudian menjadi kendala bagi siswa-siswa yang berkeinginan untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri.
“Kita akan meminta zonasi itu supaya lebih fleksibel. Kalau memang bisa, seperti wilayah kelurahan Jawa. Itu kan, tidak ada SMP negeri dan Pemkot dalam hal ini Dinas Pendidikan harus memperhatikan hal ini.” kata Puji.
Puji menegaskan perlunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda untuk lebih fleksibel dalam menerapkan sistem zonasi agar siswa-siswa tertentu dapat diberi kesempatan masuk ke sekolah negeri selain melalui jalur prestasi.
Lebih lanjut, dikatakan Puji, pentingnya pemerataan pendidikan di Kota Samarinda, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, serta kebutuhan akan TK, SD, SMP, dan SMA di setiap wilayah.
“Satu wilayah itu berapa penduduknya, berapa TK, SD, SMP, dan SMA yang diperlukan, dan itu harus ada pemerataannya. Harus ada desain besarnya, jadi semua bisa merata. Jangan sampai itu-itu saja yang menjadi permasalahan tiap tahunnya. Belum lagi masalah buku, sumbangan, dan lain-lain,” tuturnya.
Harapannya, Disdikbud perlu memprioritaskan pemerataan pendidikan sehingga semua anak dapat belajar di sekolah negeri tanpa terbebani biaya sekolah swasta.
“Perlu adanya penyesuaian proporsional antara alokasi zonasi dan jalur prestasi. Disdik perlu memastikan bahwa pemerataan pendidikan menjadi prioritas, sehingga anak-anak dapat belajar di sekolah negeri tanpa harus membayar,” tutupnya.(ADV/Dita)