Timesnusantara.com – Kalimantan Timur. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Abdul Khairin, mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam terhadap meningkatnya kasus stunting di kota Samarinda.
Menurutnya, tingginya persentase stunting bukan sekadar masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kualitas pembangunan kota.
“Penanganan stunting di Samarinda, baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Pemerintah Pusat, masih terbilang parsial, upaya-upaya yang dilakukan, seperti pembagian telur, belum mampu menyentuh akar permasalahan dengan baik,” ungkapnya.
Baginya, stunting bukan hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan anak saat lahir, tetapi sudah dimulai sejak awal pernikahan. Oleh karena itu, perlunya pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam menangani masalah ini.
“Kesiapan calon pasangan menikah dari segi usia dan kesehatan sangat penting untuk mencegah stunting. Selain itu, asupan gizi ibu hamil sejak awal kehamilan dan pemeriksaan kesehatan yang komprehensif hingga proses kelahiran dan tumbuh kembang anak juga harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran dan responsifitas masyarakat, DPRD Kota Samarinda mendesak agar program-program penanggulangan stunting yang lebih komprehensif dan terintegrasi segera dirancang dan dilaksanakan.
“Dengan demikian, diharapkan penurunan angka stunting di Samarinda dapat tercapai secara signifikan, mendukung visi pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif,” tuntasnya.(ADV/Dita)