Timesnusantara.com – Kalimantan Timur. Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun 2023, Laila Fatihah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah yang dinilai belum mencapai target.
Salah satu program yang menjadi fokus perhatiannya adalah upaya menciptakan 10.000 wirausaha baru selama masa jabatan Wali Kota Andi Harun dan Wakil Wali Kota Rusmadi Wongso. Namun, meskipun setahun telah berlalu sejak program tersebut diluncurkan, hasil yang diharapkan masih jauh dari tercapai.
“Pogram prioritas tersebut hanya menjangkau sebagian kecil dari total pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Samarinda,”kata Laila.
Menurut Laila, Kendala utama yang diidentifikasi yaitu rendahnya pemahaman para pelaku usaha tentang proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, kesulitan dalam memenuhi persyaratan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga menjadi hambatan serius.
“Kita perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha agar mereka memahami proses dan manfaat dari memiliki NIB. Hal ini menjadi langkah awal yang harus ditempuh jika kita ingin mencapai target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Dengan mengusulkan peningkatan sosialisasi dan edukasi, Laila berharap agar pemerintah dapat mengatasi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan program prioritas dan memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat tercapai dengan lebih efektif.(ADV/Dita)