Timesnusantara.com — Samarinda. Masalah sampah masih menjadi tantangan serius bagi Kota Samarinda. Dengan volume limbah rumah tangga yang terus meningkat, pengelolaan sampah yang efektif menjadi kebutuhan mendesak.
Dulu sempat mendapat julukan ‘Kota Sampah’ akibat banyaknya titik pembuangan liar, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berusaha keras mencari solusi.
Komisi III DPRD Samarinda juga turut mendesak adanya perbaikan sistem pengelolaan sampah agar permasalahan ini bisa ditangani secara lebih komprehensif.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) beberapa waktu lalu, terungkap bahwa warga Samarinda menghasilkan sekitar 600 ton sampah setiap bulan.
“Kalau dihitung dalam satu tahun, jumlahnya bisa sangat besar. Ini yang menjadi kekhawatiran kami,” ujar Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, Kamis (13/2/2025).
Saat ini, sampah yang dihasilkan masyarakat hanya berpindah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah hampir penuh.
Kondisi ini semakin memicu berbagai permasalahan lingkungan seperti bau tidak sedap, penyebaran penyakit, pencemaran air dan tanah, serta risiko kebakaran akibat gas metana dari tumpukan limbah organik.
Sebagai langkah antisipasi, DPRD mendorong agar segera dilakukan penambahan zona baru di TPA. Saat ini, zona 1 telah melebihi kapasitas dan membutuhkan ekspansi secepatnya.
“Zona 1 sudah tidak mampu lagi menampung sampah. DLH harus segera menyiapkan zona 2 dan 3 karena volume sampah terus bertambah setiap tahun,” tegas Deni.
Selain upaya dari pemerintah, masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam mengurangi jumlah sampah dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Jika pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga, maka tekanan terhadap TPA bisa dikurangi.
Tak hanya itu, edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga perlu ditingkatkan. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah menjadi faktor kunci dalam mewujudkan Samarinda yang lebih bersih dan sehat.
“Kalau kita tidak bergerak bersama, sulit mewujudkan Samarinda sebagai Kota Peradaban,” pungkasnya. (R)