Timesnusantara.com — Samarinda. Pembangunan infrastruktur di Samarinda masih belum merata, terutama di wilayah pinggiran seperti Palaran. Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti ketimpangan ini dan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan.
Menurutnya, kawasan perkotaan terus mendapatkan perbaikan infrastruktur, bahkan untuk jalan yang sudah dalam kondisi baik. Sementara itu, di daerah seperti Palaran, masih banyak jalan yang belum tersentuh pembangunan sama sekali.
“Di kota, jalan yang sudah mulus pun masih diperbaiki lagi. Sementara di daerah kami, ada yang jalannya masih tanah dan tidak pernah tersentuh proyek,” ungkapnya dalam rapat konsultasi publik yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida), Kamis (13/2/2025).
Samri menyoroti bahwa konsep pembangunan prioritas yang sering digaungkan pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Baginya, prioritas seharusnya mencakup infrastruktur esensial seperti penyediaan air bersih, pembangunan jalan, semenisasi, dan drainase.
“Pemerintah selalu berbicara soal pembangunan prioritas. Tapi, apa sebenarnya definisi prioritas itu? Jika benar-benar mengutamakan masyarakat, seharusnya fasilitas dasar yang diperhatikan lebih dulu,” tegasnya.
Ia juga mengkritik proyek pembangunan tugu Siluet Pesut yang dianggap kurang mendesak dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur di daerah yang masih minim pembangunan.
“Mengapa yang dikatakan prioritas malah proyek seperti tugu, sementara di banyak daerah masih ada jalan belum tersentuh pembangunan, drainase yang buruk, dan warga yang terus terdampak banjir?” tambahnya.
Samri berharap kebijakan pembangunan di Samarinda lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan keputusan sepihak dari pemimpin. Menurutnya, pembangunan harus memberikan manfaat yang nyata dan merata bagi seluruh warga kota Samarinda. (R)